Padang, HANTARAN.Co — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah terutama di Sumatera Barat
Upaya tersebut dibahas bersama pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-Bipih), Rabu (31/12). Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun sinergi strategis antara Kemenhaj dan perbankan dalam mendukung layanan haji dan umrah yang lebih terintegrasi.
M. Rifki menyebutkan, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program-program ekosistem ekonomi haji dan umrah. Menurutnya, kolaborasi ini tidak cukup dilakukan sekali, tetapi perlu diperkuat melalui komunikasi dan konsolidasi yang berkelanjutan.
Baca juga : Optimalkan Pelunasan Tahap II, Kemenhaj Sumbar Perkuat Sinergi dengan BPS-Bipih
“Kehadiran perbankan sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pertemuan ini mungkin awal, tetapi ke depan kita akan sering melakukan konsolidasi agar seluruh program bisa berjalan terintegrasi,” ujar Rifki.
Ia menjelaskan, pengelolaan haji dan umrah tidak bisa hanya dipandang sebagai kegiatan musiman. Jika haji berlangsung dalam rentang waktu tertentu, maka umrah berjalan sepanjang tahun dan memiliki potensi besar, baik dari sisi layanan maupun dampak ekonomi.
“Di Sumatera Barat saja, keberangkatan umrah sangat ramai. Senin dan Rabu pekan depan masing-masing 420 jemaah berangkat langsung ke Jeddah. Bahkan dalam setahun potensinya bisa lebih dari 50 ribu jemaah umrah,” jelasnya.
Namun demikian, Rifki mengakui bahwa peran Kemenhaj dalam pengawasan dan pengelolaan keberangkatan umrah masih perlu diperkuat. Setiap pekan, ratusan jemaah berangkat umrah dari Sumatera Barat. Ini potensi besar, tetapi selama ini belum dikelola dalam satu sistem yang utuh.
“Kementerian Haji dan Umrah harus hadir untuk memastikan pengawasan, pelayanan, sekaligus kebermanfaatan ekonomi ekosistim haji,” tegasnya.
Ke depan, pihaknya akan mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara umrah, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku. “Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan tertib, terdaftar, dan terlindungi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari umrah ini sangat besar dan belum sepenuhnya terkelola,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kemenhaj Sumbar juga tengah merancang konsep pemberangkatan umrah terpusat melalui Asrama Haji, menyerupai pola layanan haji. Jemaah direncanakan menginap satu malam, menyelesaikan seluruh proses administrasi, imigrasi, hingga diberangkatkan secara terkoordinasi.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, dan UPT Asrama Haji. Semua mendukung. Jika ini terwujud, Asrama Haji akan hidup setiap hari, dan ekosistem ekonomi haji–umrah akan tumbuh lebih kuat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Rifki juga mengungkapkan dorongan dari pemerintah pusat agar daerah mulai menyiapkan UMKM yang mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji dan umrah. Mulai dari kebutuhan perlengkapan jemaah hingga produk khas daerah yang dapat mendukung perputaran ekonomi lokal.
“Bayangkan jika UMKM Sumbar bisa menyiapkan perlengkapan jemaah, koper, kain ihram, hingga produk makanan. Potensi ini sangat besar. Bahkan satu jemaah membawa satu kilogram produk lokal saja, dampaknya luar biasa bagi ekonomi daerah,” ungkap Rifki.
Dengan sinergi yang solid, ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumatera Barat diharapkan mampu bangkit dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di tengah pemulihan pascabencana. (*)
