Padang, hantaran.Co–Memasuki tahun 2026, perekonomian Sumatera Barat (Sumbar) dihadapkan pada tantangan berlapis, mulai dari pemulihan pascabencana, tekanan daya beli, hingga ketidakpastian fiskal daerah. Menghadapi tantangan-tangan tersebut, pemerintah daerah (pemda) dinilai perlu mengubah cara pandang dalam merespons kondisi ekonomi saat ini.
Ekonom Senior Sumbar, Prof. Syafruddin Karimi mengatakan, penanganan bencana tidak lagi cukup ditempatkan sebagai agenda darurat semata. Melainkan harus dijadikan sebagai agenda pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengingatkan, kunci utama menjaga kinerja ekonomi Sumbar ke depan terletak pada kecepatan dan ketepatan pemulihan infrastruktur penghubung. Jalan, jembatan, irigasi, listrik, hingga jaringan telekomunikasi merupakan urat nadi aktivitas ekonomi daerah yang menopang sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan logistik.
Baca Juga : Penerimaan Pajak di Sumbar Hingga 30 November 2025 Sebesar Rp7 Triliun
“Ketika konektivitas terganggu, maka rantai ekonomi ikut terputus. Oleh karena itu, pemulihan infrastruktur harus menjadi prioritas utama agar aktivitas usaha tetap hidup dan perputaran uang di daerah tidak terhenti,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (2/1/2025).
Di sisi lain, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas (Unand) itu menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat bencana. Bantuan sosial dalam hal ini harus terarah dan tepat sasaran, disertai dengan pengamanan pasokan pangan serta kelancaran distribusi. Layanan kesehatan dan pendidikan juga tidak boleh terganggu, sebab penurunan kualitas layanan dasar akan berdampak langsung pada produktivitas jangka menengah dan panjang.
Lebih jauh, Prof. Syafruddin mendorong pemda di Sumbar untuk membangun standar build back better dalam setiap program pemulihan. Rekonstruksi tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi harus memperkecil risiko kerusakan berulang. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan tata ruang berbasis risiko, percepatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan komunitas. “Strategi pemulihan yang terukur akan memberi sinyal kepastian kepada pelaku usaha dan investor bahwa pemerintah hadir dan bekerja dengan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, ia menilai pembatalan rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi faktor krusial bagi kecepatan pemulihan ekonomi Sumbar. Dengan terjaganya aliran transfer dari pusat, pemda memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai rekonstruksi tanpa harus memangkas layanan dasar secara agresif.
