“Dengan kesiapan dokumen dan proyek, dukungan pusat baik melalui dana siap pakai maupun bantuan lintas kementerian bisa langsung dieksekusi begitu payung regulasi turun,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka menengah, Prof. Syafruddin juga mendorong diversifikasi sumber pembiayaan pemulihan. Kolaborasi dengan BUMN dan BUMD, optimalisasi dana CSR, dukungan filantropi, hingga penguatan skema asuransi aset publik dinilai penting untuk mengurangi tekanan APBD, terutama jika bencana kembali berulang.
“Namun, kombinasi kebijakan fiskal ini perlu hati-hati. Pemulihan infrastruktur yang cepat, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat akan menjadi penentu apakah Sumbar mampu menjaga momentum ekonomi pada 2026, atau justru terjebak dalam pemulihan yang berlarut-larut,” katanya.
Strategi Double Gardan
Sementara itu, Ekonom Unand lainnya, Prof. Elfindri menilai Sumbar membutuhkan strategi pemulihan yang tidak biasa. Ia menyebutnya sebagai pendekatan “double gardan” yang menggerakkan peran negara dan pasar, sekaligus mengoptimalkan kekuatan umat, organisasi masyarakat, dan perantau berbasis masjid.
Menurut Prof Elfindri, konjungtur ekonomi Sumbar bergerak dalam lintasan moderat. Setelah mengalami lonjakan pascabencana 2023 yang tercermin pada pertumbuhan 2024, ekonomi Sumbar kembali melambat sepanjang 2025 dan diperkirakan hanya tumbuh di kisaran 4,5 persen pada 2026. “Angka ini berada di bawah nasional, namun memiliki karakteristik unik, yaitu mutu pertumbuhan relatif dinikmati masyarakat,” ujarnya kepada Haluan, Jumat (2/1).
Ia menjelaskan, kenaikan pertumbuhan pada 2024 terutama ditopang oleh kembalinya peran autonomous investment (IA), terutama dari proyek-proyek infrastruktur besar. Seperti pembangunan jalan tol, pengembangan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), perbaikan ruas Lembah Anai, penyelesaian hotel, serta berbagai proyek fisik lainnya. Komposisi investasi pun didominasi sektor tersier, yang mencapai sekitar 65 persen.
“Konsumsi masyarakat masih menjadi tulang punggung pembentukan nilai tambah ekonomi daerah. Namun sektor pariwisata dan usaha pendukungnya sangat sensitif terhadap situasi ekonomi internasional, nasional, dan lokal,” ucap Prof. Elfindri.
Meski pertumbuhan relatif lebih rendah, ia mengatakan adanya perbaikan mutu pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari membaiknya distribusi pendapatan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten, serta penurunan angka kemiskinan.
Namun, dari sisi pengeluaran pemerintah, Sumbar tidak memiliki keunggulan berarti dibanding daerah lain. Ruang fiskal sangat terbatas, sementara penerimaan pajak dan retribusi, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diperkirakan tidak meningkat signifikan.
