“Kerusakan ekosistem hutan telah mengganggu keseimbangan alam dan meningkatkan risiko bencana. Ini persoalan struktural yang harus diselesaikan,” ujar Alex dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/12).
Sehubungan dengan itu, ia menekankan perlunya langkah cepat dan tepat dari pemerintah dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional, khususnya terkait hilirisasi, industrialisasi, dan pembangunan sumber daya manusia agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyinggung kebijakan Presiden RI terkait pengambilalihan 3,1 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1 juta hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada Juli 2025.
Menurut Alex, kebijakan tersebut harus diikuti dengan pemetaan yang berpihak pada ekonomi hijau, termasuk identifikasi potensi ancaman ekologis akibat alih fungsi hutan yang telah terjadi selama ini. Ia menilai langkah pemerintah mencabut tanaman sawit di kawasan konservasi, seperti di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, merupakan contoh kebijakan tegas yang perlu diperluas penerapannya.
“Saya mendorong agar kebun sawit di kawasan hutan lindung dan konservasi diperlakukan secara serupa untuk mencegah kerusakan lingkungan berulang,” tegasnya.
Alex menambahkan, sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas, Indonesia memiliki peran strategis dalam agenda global penanganan perubahan iklim. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.
