Alokasi anggaran perlu didistribusikan secara proporsional, tidak hanya dikelola secara terpusat oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Hal ini untuk memastikan pemulihan berjalan efektif dan langsung menyentuh akar persoalan, tujuan alokasi anggaran harus didistribusikan secara proporsional kepada seluruh level pemerintahan dan jangan hanya dikelola secara terpusat oleh kementerian dan lembaga di Jakarta agar memungkinkan semua pihak bergerak secara simultan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, sehingga proses rehabilitasi dapat berlangsung lebih cepat dan masif.
Lebih penting lagi desentralisasi anggaran memungkinkan program-program di lapangan, khususnya padat karya dirancang secara kontekstual sesuai dengan kondisi lokal setiap daerah. Misalnya di wilayah agraris, fokus kepada pemulihan saluran irigasi dan sawah, sementara di kawasan perkotaan dan permukiman, program dapat diarahkan pada revitalisasi sanitasi dan lingkungan.
Dengan demikian pemulihan tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga secara langsung memulihkan sumber penghidupan masyarakat yang paling spesifik dan mendesak di setiap wilayah.
Perantau juga merupakan bagian pentahelix yang sangat penting untuk Sumatera Barat bangkit, karena kekhasan negeri ini terletak pada peran kuat para perantau Minangkabau. Dalam setiap musibah mereka selalu menjadi pihak pertama yang memberikan dukungan. Bantuan modal, jaringan usaha, dan solidaritas sosial dari perantau merupakan energi tambahan yang sangat berharga bagi pemulihan ekonomi di nagari asal.
Pemulihan pascabencana di Sumatera Barat pada hakikatnya adalah upaya mengembalikan kendali kehidupan ke tangan masyarakatnya. Bukan sekadar membangun kembali rumah dan jalan, tetapi juga menumbuhkan kembali harapan, keyakinan, dan rasa aman untuk melanjutkan hidup.
Dengan kolaborasi yang erat dan komitmen yang tulus untuk berpihak pada masyarakat kecil, Sumatera Barat tidak hanya akan pulih, tetapi juga bangkit dengan ketangguhan dan nilai kemanusiaan yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana di Sumatera Barat harus dipandang sebagai langkah terencana, kolektif, dan berfokus pada pemulihan hidup masyarakat.
Gagasan double gardan dapat dijadikan landasan kebijakan fiskal dan investasi, pendekatan pentahelix sebagai penggerak, dan program padat karya berbasis masyarakat sebagai jembatan utama.
Dengan cara ini, pemulihan ekonomi tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan dalam keseharian, menuju Sumatera Barat yang lebih tangguh, inklusif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Oleh:
Medi Iswandi
Mahasiswa Program Doktor FEB Unand
