Pagi 3 Januari 2026, Amerika tidak mengawalinya dengan deklarasi perang terhadap Venezuela atau pidato dramatis tentang sisi buruk pemerintahan Nicolas Maduro di Dewan Keamanan PBB. Namun, dunia justru pelan-pelan menangkap sinyal beberapa saat jelang pagi, yakni aktivitas udara tak lazim di atas Caracas, gangguan listrik di kawasan vital negara itu, dan terputusnya jalur komunikasi strategis. Beberapa jam kemudian, Washington mengonfirmasi keterlibatan militernya secara langsung tanpa teding aling-aling. Tanpa bahasa diplomatik yang berbelit-belit, Amerika Serikat memilih berbicara dengan bahasa paling purba dalam politik internasional, yakni bahasa kekuasaan.
Apa yang terjadi di Venezuela subuh tanggal 3 Januari 2026 bukan invasi konvensional seperti tumpahan masif pasukan darat untuk misi pendudukan wilayah. Operasi dirancang singkat, presisi, dan selektif. Sasaran utamanya bukan warga sipil, tapi simpul-simpul kekuasaan negara seperti pusat komando, jaringan keamanan, dan infrastruktur komunikasi yang menopang kelangsungan rezim. Dengan kata lain, Venezuela tidak dilumpuhkan secara fisik, tetapi dijatuhkan secara politik.
Ketika kabar penahanan Presiden Nicolás Maduro dikonfirmasi oleh Donald Trump, makna strategis dari operasi tersebut menjadi semakin terang. Amerika Serikat tidak lagi mengandalkan tekanan bertahap, sanksi jangka panjang, atau simbolisme oposisional. hari itu, penggunaan kekuatan militer sudah tidak lagi diperlakukan sebagai pilihan terakhir, tapi sebagai kesimpulan strategis ketika semua instrumen lain dianggap gagal.
Baca Juga : Inflasi Sumbar pada Desember 2025 Meroket
Peristiwa ini tentu bukan hasil dari rapat singkat dan dadakan di Gedung Putih, tapi hasil dari sebuah proses yang cukup panjang. Bertahun-tahun sanksi ekonomi nyatanya tidak mengubah perilaku rezim Maduro. Diplomasi menemui jalan buntu. Oposisi Venezuela terfragmentasi dan kehilangan daya tekan. Dalam kalkulasi Washington saat ini, Venezuela telah berubah dari sekadar masalah kebijakan luar negeri di kawasan Amerika Latin (western hemisphere) menjadi beban strategis yang menuntut penyelesaian tegas di hari ini juga.
Landasan politik dari aksi militer ini dibangun jauh sebelum Januari 2026. Sejak pertengahan 2025, Washington secara konsisten melabeli Venezuela sebagai sebuah “narco-state”. Pelabelan ini bukan sekadar retorika diplomatik, tapi sebuah proses untuk mentransformasi Venezuela dari ranah isu demokrasi dan hak asasi manusia ke ranah keamanan nasional Amerika Serikat.
