Padang, hantaran.Co–Tantangan pelayanan publik pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir 2025 menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi Sumbar. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah pola kerja aparatur yang masih cenderung berorientasi pada prosedur, bukan pada dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat memimpin Apel Gabungan Awal Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/1/2026). Ia menilai, kondisi krisis menuntut kehadiran negara yang lebih cepat, adaptif, dan solutif.
Baca Juga : Kosgoro 1957 Serahkan Bantuan Ratusan Juta Korban Bencana
Menurut Mahyeldi, awal tahun seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.
“Pemerintah harus betul-betul hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi pascabencana. Di sinilah ujian ASN, apakah mampu melayani secara optimal atau hanya terpaku pada administrasi,” ujarnya.
Gubernur Soroti Inovasi
Ia menekankan, selama ini masih ditemukan kecenderungan ASN bekerja sekadar menggugurkan kewajiban formal. Padahal, masyarakat menunggu solusi, kecepatan, dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah. “Proses itu penting, tetapi yang paling dirasakan masyarakat adalah hasil dan dampaknya. Di situlah integritas dan profesionalisme ASN diuji,” tegas Mahyeldi.
Gubernur juga menyoroti perlunya inovasi sebagai jawaban atas keterbatasan birokrasi. Penyederhanaan prosedur, pola kerja yang lebih efisien, serta penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Pengalaman penanganan bencana, lanjutnya, menunjukkan bahwa birokrasi mampu bergerak cepat ketika situasi darurat. Pola kerja cepat dan adaptif tersebut diharapkan tidak berhenti saat krisis berlalu, melainkan menjadi budaya baru dalam pemerintahan.
Di sisi lain, Mahyeldi mengakui tantangan fiskal daerah masih menjadi persoalan serius. Karena itu, ia mendorong OPD lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mematuhi aturan dan prinsip kehati-hatian.
Memasuki 2026, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta pelaksanaan program strategis daerah menjadi fokus utama. Mahyeldi meminta seluruh OPD bekerja lebih fokus, cepat, dan kolaboratif agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Mahyeldi mengajak seluruh ASN Pemprov Sumbar menjadikan tahun 2026 sebagai momentum perubahan pola kerja yang lebih bermakna. Ia menegaskan, tanggung jawab ASN tidak hanya kepada pimpinan dan negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
