Penangkapan Nicolás Maduro dari Caracas dan pemindahannya ke New York mengubah krisis Venezuela menjadi pertarungan terbuka antara logika kekuasaan dan logika hukum. Presiden Donald Trump memerintahkan operasi militer yang “memetik” kepala negara dari wilayahnya, lalu menyatakan Amerika Serikat akan “menjalankan” Venezuela sampai transisi berlangsung aman.
Trump juga mengaitkan kendali itu dengan cadangan minyak Venezuela dan menjanjikan keterlibatan perusahaan minyak AS untuk membangun kembali infrastruktur migas yang memburuk (Heavey & Winter, 2026). Pernyataan ini memindahkan debat dari isu demokrasi Venezuela ke isu preseden global: siapa yang boleh menggulingkan pemimpin asing, dengan prosedur apa, dan dengan biaya yang ditanggung siapa.
Baca Juga : 1.273 Gempa Bumi Guncang Sumbar
Wali Kota New York City, Zohran Mamdani menolak premis Trump sejak hari-hari awal masa jabatannya. Mamdani menyebut serangan sepihak terhadap negara berdaulat sebagai “tindakan perang” dan pelanggaran hukum internasional, lalu menegaskan bahwa pengejaran pergantian rezim berisiko memukul keselamatan publik di New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di kota itu (International Business Times India, 2026).
Mamdani tidak mengendalikan kebijakan luar negeri federal, tetapi ia memanfaatkan otoritas moralnya untuk menarik isu kedaulatan dan keselamatan warga ke ruang domestik Amerika. Ia mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri yang agresif selalu menciptakan gelombang dampak balik: kepanikan komunitas diaspora, stigmatisasi, serta ketegangan sosial yang menuntut respons pemerintah lokal.
Trump bergerak dengan narasi penegakan hukum. Reuters melaporkan, Maduro menunggu sidang di pengadilan federal Manhattan terkait dakwaan narkoterorisme dan konspirasi impor kokain yang sudah diajukan sejak 2020 (Heavey & Winter, 2026). Dalam kerangka Trump, penangkapan itu memberi simbol kemenangan atas rezim otoriter dan kejahatan transnasional.
Akan tetapi, simbol ini memunculkan kontradiksi yang Mamdani sorot: negara dapat menegakkan hukum pidana tanpa melanggar kedaulatan negara lain. Ketika eksekutif memakai kekuatan militer untuk mengeksekusi tujuan politik, ia menekan batas yang memisahkan proses hukum dari perang.
Kritik dari kubu Demokrat memperkuat argumen Mamdani mengenai batas legal. Rep. Lizzie Fletcher menyatakan tindakan militer Trump melanggar Konstitusi karena pemerintah tidak meminta dan tidak memperoleh otorisasi Kongres untuk melancarkan serangan.
Fletcher menilai klaim kewenangan sepihak untuk menggulingkan pemimpin asing dan mengambil alih negara lain menciptakan preseden berbahaya bagi kedaulatan dan tata kelola demokratis Amerika (States News Service, 2026). Ketika kritik konstitusional datang dari dalam, publik melihat persoalan ini bukan sekadar pertarungan geopolitik, tetapi juga pertarungan tentang kontrol kekuasaan eksekutif.
Kebijakan Trump Sentuh Jantung Ekonomi Venezuela
Efek kebijakan Trump juga menyentuh jantung ekonomi Venezuela: minyak dan devisa. Reuters melaporkan bahwa fasilitas migas Venezuela tidak mengalami kerusakan besar, tetapi blokade tanker dan penyitaan kargo pada Desember telah menekan ekspor dan membuat perusahaan pelayaran menghindari perairan Venezuela (Reuters, 2026a).
Setiap penurunan ekspor mempersempit pasokan devisa, memperberat kebutuhan impor, dan mendorong depresiasi kurs yang menyalakan inflasi. Kondisi moneter yang rapuh memperbesar risiko ini. Data indikator yang telah dibahas menunjukkan M2 tumbuh sekitar 382% (yoy) pada November 2025 dan M0 tumbuh sekitar 521% (yoy), suku bunga kredit bank komersial berada di sekitar 58%, dan cadangan devisa sekitar USD13,6 miliar pada November 2025 (Venezuela Macroeconomic Indicators, 2026).
Kombinasi ekspansi uang yang ekstrem dan guncangan devisa memudahkan krisis harga kembali membesar, terutama ketika publik kehilangan kepercayaan pada arah kekuasaan dan ketersediaan barang pokok.
Reaksi internasional menegaskan bahwa dunia membaca langkah Trump sebagai preseden. Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan untuk membahas tindakan AS setelah Sekretaris Jenderal PBB menyebutnya preseden berbahaya, sementara Rusia dan China mengecam operasi tersebut (Heavey & Winter, 2026; Reuters, 2026b).
AP juga melaporkan Trump mengulang klaim “akan menjalankan” Venezuela sambil mengakui belum tampak tanda bahwa AS benar-benar mengendalikan negara itu (Associated Press, 2026). Ketika klaim kendali tidak sejalan dengan realitas di lapangan, risiko kekosongan tata kelola meningkat, dan warga sipil membayar harga melalui ketidakpastian, kekerasan politik, serta kehancuran ekonomi.
Di titik ini, perbedaan Trump dan Mamdani memetakan dua masa depan. Trump mempromosikan politik fakta-militer: serang, tangkap, kuasai, lalu negosiasikan sesudahnya. Mamdani menuntut politik berbasis aturan: hormati kedaulatan, ikuti hukum, dan lindungi warga sipil di mana pun.
Dunia perlu memilih arah. Jika komunitas internasional menoleransi praktik penangkapan kepala negara melalui serangan sepihak, negara kuat akan memperluas daftar target, dan negara lemah akan hidup di bawah ancaman permanen. Jika publik menolak preseden ini, ia dapat memaksa pemulihan jalur diplomasi dan multilateralisme yang memberi ruang bagi perdamaian yang tahan uji. (*)
Oleh:
Prof. Syafruddin Karimi
Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas
