Padang, hantaran.Co–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, sebanyak 501 sekolah di Sumatera Barat (Sumbar) terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi Novermber 2025 lalu. Sebanyak 50 di antaranya, yang teridentifikasi rusak berat, akan menjadi prioritas program revitalisasi sekolah untuk tahun 2026.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengatakan, pihaknya telah memetakan tingkat kerusakan satuan pendidikan pascabencana menjadi kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Sekolah rusak ringan telah dibersihkan agar dapat segera digunakan kembali, sedangkan sekolah dengan kategori rusak berat akan menjadi prioritas program revitalisasi tahun 2026.
“Untuk Sumbar, terdapat sekitar 50 sekolah yang menjadi prioritas revitalisasi, karena rusak berat. Sementara di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) jumlahnya sekitar seribuan sekolah. Pembelajaran di tiga provinsi terdampak ini disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tidak dipaksakan seperti situasi normal,” katanya saat berkunjung ke Padang, Senin (5/1/2026).
Baca Juga : Infrastruktur Dasar dan Air Bersih Jadi Prioritas, Penanganan Dampak Bencana Dikebut
Program revitalisasi sendiri mencakup pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, meliputi ruang kelas, toilet siswa, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, ruang praktik siswa, serta fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan kondusif bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
25 Sekolah di Sumbar Terima Program Revitalisasi
Adapun 25 satuan pendidikan yang telah menerima program revitalisasi di Sumbar meliputi TK Negeri V Padang; SDN 29 Ulak Karang Utara; SDN 16 Pagambiran; SDN 12 Sungai Lareh; SDN 29 Purus; SDN 13 Sungai Beremas; SDN 17 Kayu Aro; SDN 33 Ikur Koto; SMPN 43 Padang; SMPN 11 Padang; SMPN 33 Padang; SMAN 4 Padang; SMAN 17 Padang; SMAN 11 Padang; SMAN 6 Padang; SMAS Adabiah Padang; SMKN 1 Sumatera Barat; SMKN 4 Padang; SMKN 1 Padang; SMKN 6 Padang; SMKN 7 Padang; SLBN 1 Padang; SLBN 2 Padang; SKB Wilayah 1 Padang; serta SKB SPNF Wilayah 2 Padang.
Wamen Atip menegaskan bahwa program revitalisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menerjemahkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Program revitalisasi ini berangkat dari kesadaran bahwa tidak mungkin suatu bangsa bisa maju tanpa didukung oleh fasilitas pendidikan yang layak. Selama puluhan tahun, banyak sekolah kita tidak tersentuh perbaikan. Oleh karena itu, Presiden meluncurkan program revitalisasi sarana pendidikan ini sebagai ikhtiar besar untuk mempercepat perbaikan kualitas layanan pendidikan,” ujar Atip.
Baca Juga : 1.273 Gempa Bumi Guncang Sumbar
Ia menjelaskan, melalui skema swakelola, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pembangunan sarana pendidikan. Pada tahun sebelumnya, dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun, program ini mampu merevitalisasi lebih dari 16 ribu satuan pendidikan, jauh lebih banyak dibandingkan skema konvensional.
“Dengan skema swakelola, biaya nonteknis bisa ditekan sehingga anggaran lebih efektif untuk pembangunan. Ke depan, revitalisasi ini akan terus kita evaluasi dan perbaiki agar kualitasnya tetap terjaga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa revitalisasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan karakter dan ekosistem pendidikan. “Selain revitalisasi fisik, kita juga perlu melakukan revitalisasi nonfisik, terutama dalam membangun karakter peserta didik dan mencegah masuknya paham serta praktik yang menyimpang di lingkungan pendidikan,” katanya.
Lebih jauh, Atip menegaskan bahwa musibah tidak boleh melemahkan semangat belajar dan mengajar di tengah keterbatasan. “Kita menerima musibah ini dengan ikhtiar, kesabaran, dan ketabahan. Keterbatasan yang kita hadapi saat ini adalah keadaan darurat, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti bergerak. Justru dari keterbatasan ini kita harus lebih kreatif dan menjadikannya sebagai tantangan untuk bangkit,” ujarnya.
Wamen Atip juga menekankan bahwa proses pembelajaran tetap harus berjalan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tanpa meninggalkan tujuan utama pendidikan. “Bapak dan Ibu Guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan situasi darurat ini. Namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik,” katanya.
