Ia menjelaskan, kerusakan ruas jalan tersebut diperparah oleh meningkatnya volume kendaraan akibat pengalihan arus lalu lintas. Akses utama di kawasan Silaiang yang rusak terdampak bencana memaksa kendaraan dialihkan melalui jalur Padangsawah–Kumpulan “Beban jalan meningkat cukup signifikan dan mempercepat tingkat kerusakan. Kondisi ini tentu mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Terkait penanganan perumahan korban bencana, Welly menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak membangun hunian sementara maupun hunian tetap. Rehabilitasi rumah warga dilakukan secara langsung dan bertahap sesuai tingkat kerusakan. “Kami memilih melakukan rehabilitasi langsung terhadap rumah warga yang terdampak, sehingga tidak diperlukan pembangunan huntara maupun huntap,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam arahannya menilai persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai daerah terdampak bencana. Kerusakan jalan, jembatan, dan sungai menjadi isu yang paling dirasakan dampaknya.
Ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur dasar harus dipercepat karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelangsungan aktivitas masyarakat. Selain itu, penyediaan air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh terabaikan. “Yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah infrastruktur dan ketersediaan air bersih. Ini harus menjadi fokus utama penanganan,” kata Mahyeldi.
Dalam forum tersebut, Gubernur meminta seluruh balai teknis dan satuan kerja terkait untuk menyampaikan rencana serta jadwal penanganan secara terbuka. Hal ini penting agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat terkait proses pemulihan pascabencana.
FGD pemulihan bencana tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan kementerian dan lembaga teknis, di antaranya BMKG, PLN, Balai Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Bappenas, serta UPT di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
