PADANG, HANTARAN.CO —
Bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) tidak hanya menyisakan duka dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menorehkan kerugian ekonomi dalam skala masif. Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat, total taksiran kerusakan dan kerugian lintas sektor akibat rangkaian bencana tersebut mencapai lebih dari Rp31,4 triliun.
Angka tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, dalam forum diskusi upaya langkah strategis percepatan pemulihan Bencana Sumbar yang diinisiasi Senator RI, Irman Gusman, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, sektor permukiman menjadi penyumbang kerusakan terbesar. Ribuan unit rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Bahkan, ratusan rumah dilaporkan hanyut dan terendam akibat bencana, memperberat beban pemulihan pascabencana.
“Kerusakan terbesar terjadi pada sektor permukiman, baik rumah tinggal maupun fasilitas penunjangnya. Ini menjadi perhatian utama pemerintah karena menyangkut langsung hajat hidup masyarakat,” ujar Arry Yuswandi.
Selain permukiman, kerusakan signifikan juga terjadi pada sektor infrastruktur. Jalan, jembatan, serta sarana pendukung lainnya dilaporkan mengalami kerusakan serius, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi logistik di wilayah terdampak.
Tekanan turut dirasakan sektor sosial dan ekonomi. Fasilitas pendidikan, tempat ibadah, serta berbagai sarana umum terdampak, sementara aktivitas usaha masyarakat tersendat akibat rusaknya akses dan sarana produksi.
Pada lintas sektor, pemerintah juga mencatat kerusakan terhadap fasilitas pendukung pemerintahan dan pelayanan publik. Meski skalanya lebih kecil dibandingkan permukiman dan infrastruktur, namun secara akumulatif tetap berkontribusi pada besarnya total kerugian daerah.
Arry Yuswandi menegaskan, data taksiran kerusakan dan kerugian tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus sebagai dasar perjuangan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
