Irman menekankan bahwa dalam konteks kebijakan nasional, daerah harus aktif dan gigih memperjuangkan alokasi sumber daya. Menurutnya, pemulihan pascabencana merupakan arena kontestasi kebijakan yang menuntut keteguhan dan keberanian.
“Kita ini berebut resources ke pemerintah pusat. Siapa yang gigih, dia yang dapat,” ujarnya lugas.
Pada kesempatan tersebut, Irman juga menyinggung perjalanan panjang pembangunan gedung-gedung DPD RI di daerah sebagai bagian dari penguatan kehadiran negara. Ia mengungkapkan, selama periode kepemimpinannya telah dibangun sejumlah gedung DPD RI, di antaranya di Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.
“Tahun 2014, saat saya kembali dipercaya menjadi Ketua DPD, cita-cita membangun gedung komunikasi DPD daerah kembali dilanjutkan. Ini langkah penting untuk memperkuat keindonesiaan kita,” katanya.
Menurut Irman, Gedung DPD RI Sumbar merupakan refleksi proses panjang demokrasi dan kebangsaan Indonesia. Gedung tersebut dilengkapi dengan 24 staf PNS dan dirancang sebagai pusat komunikasi antara negara dan masyarakat daerah.
“Inilah refleksi dari keindonesiaan kita. Gedung ini hadir, semoga bisa menjadi rumah bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi memaparkan kondisi terkini penanganan bencana, termasuk proses transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama BNPB dan berbagai pemangku kepentingan.
Diskusi tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, media dan masyarakat sipil dalam merumuskan pemulihan Sumbar yang terintegrasi dan berkelanjutan. Para rektor dan akademisi menegaskan pentingnya basis data, kajian ilmiah, serta pengawasan publik agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan transparan dan tepat sasaran.
Melalui forum ini, Irman Gusman kembali menegaskan perannya sebagai jembatan kepentingan Sumbar di tingkat nasional. Dengan membuka ruang dialog dan konsolidasi lintas sektor, ia berharap percepatan pemulihan Sumbar pascabencana tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi tumbuh sebagai gerakan bersama seluruh elemen masyarakat Ranah Minang. (*)
