PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, melaporkan langsung kondisi terkini pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Laporan tersebut disampaikan melalui pertemuan virtual (zoom meeting) langsung dari lokasi pengungsian di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Senin (12/1/2026).
Dalam laporannya, Lisda menyampaikan besarnya dampak kerusakan akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Berdasarkan data rekapitulasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, total kerugian dan kerusakan akibat bencana tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp1,43 triliun.
“Kami melaporkan langsung dari lokasi pengungsian bahwa kebutuhan masyarakat saat ini sangat mendesak. Sektor permukiman menjadi yang paling terpukul, dengan nilai kerusakan mencapai Rp29,2 miliar dan kerugian sekitar Rp5 miliar,” ujar Lisda di hadapan Surya Paloh melalui sambungan virtual.
Baca juga : Pasbar peringatan bulan K3 dengan Goro di daerah bencana
Lisda merinci, kerusakan infrastruktur akibat bencana mencapai Rp773,7 miliar. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat luas. Tercatat sebanyak 22.041 kepala keluarga atau 105.945 jiwa terdampak, dengan laporan satu orang meninggal dunia atau hilang.
Lisda Hendrajoni Lapor ke Surya Paloh dari Lokasi Pengungsian
Pada sektor permukiman, sebanyak 19 unit rumah dilaporkan hanyut, 127 unit rusak berat, 49 unit rusak sedang, dan 142 unit rusak ringan. Sementara itu, 18.730 rumah lainnya sempat terendam banjir. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik, di antaranya 74 unit bangunan sekolah serta 25 fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan pustu.
Tak hanya itu, sektor pertanian ikut terpukul. Lahan sawah seluas 418,05 hektare dan kebun jagung seluas 158,60 hektare rusak akibat terjangan banjir dan longsor, mengancam sumber penghidupan ribuan warga. Untuk penanganan dan pemulihan pascabencana, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama para pemangku kepentingan telah menyusun Rencana Identifikasi Pendanaan Kebutuhan (RIPK) dengan total anggaran mencapai Rp1.729.294.834.480 atau sekitar Rp 1,7 triliun.
Dana tersebut direncanakan bersumber dari berbagai skema pendanaan, mulai dari APBD kabupaten dan provinsi, hingga dukungan pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum diusulkan mendanai sekitar Rp396,5 miliar, sementara hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dari BNPB diharapkan mencapai Rp1,2 triliun.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, yang turut mendampingi Lisda di lokasi pengungsian, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan dari pusat serta berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini adalah mempercepat masa transisi menuju pemulihan.
