“Ini terlihat konyol. Yang tidak bayar pajak justru lebih banyak dari yang membayar. Ada puluhan perusahaan yang tidak membayar. Ini membuktikan pengawasan daerah lemah,” ucap Yudilfan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan penguatan pengawasan agar potensi pendapatan dari sektor pertambangan dapat dimaksimalkan. Menurutnya, optimalisasi pajak tambang akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan daerah.
“Pemda Lima Puluh Kota harus berani berinovasi dan memperketat pengawasan, sehingga pendapatan dari sektor pertambangan benar-benar bisa mendorong kemajuan daerah,” tuturnya. (*)