Dari sisi pembiayaan, Ade memaparkan kondisi keuangan daerah, proyeksi pendapatan tahun 2027, serta estimasi belanja. Penyusunan anggaran tetap mempertimbangkan belanja wajib, seperti belanja SDM, operasional kantor, pelayanan publik, dan belanja hibah yang bersifat mandatory.
Pendekatan money follow program priority diterapkan agar belanja daerah lebih fokus pada program prioritas, hasil musrenbang, serta pokok-pokok pikiran DPRD. Perencanaan diarahkan lebih cepat dan terukur sebagai bentuk komitmen percepatan penyusunan dokumen.
Namun demikian, sejumlah isu strategis perlu diantisipasi dalam RKPD 2027, di antaranya kebencanaan dan perubahan iklim yang menuntut perencanaan adaptif. Selain itu, implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 juga menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait kewajiban belanja infrastruktur minimal 40 persen dan belanja pegawai di tengah ketidakpastian dana transfer pusat.
RKPD Mengakomodasi Program Nasional
RKPD juga harus mengakomodasi berbagai program nasional wajib, seperti Universal Health Coverage (UHC), swasembada pangan, serta program sejuta rumah, agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menekankan pentingnya penajaman kegiatan prioritas hingga ke tingkat subkegiatan agar pembangunan berjalan efektif dan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas peningkatan PAD dengan target dan percepatan yang jelas.
Wako menambahkan, beban kerja pemerintah ke depan cukup berat, terutama dalam penyelesaian tiga pasar dan penataan aset daerah. Oleh karena itu, prioritas pembangunan 2027 diarahkan pada penataan wajah kota, ruang terbuka hijau, jalur wisata, pendidikan, perdagangan, serta infrastruktur pendukung pariwisata agar Bukittinggi tampil lebih tertata, nyaman, dan berdaya saing.
