Padang, hantaran.Co–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Istana Gubernur, Selasa (13/1/2026).
Rakor tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan dari kepala daerah se-Sumbar dalam mempercepat penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.
Baca Juga : Rajin Menabung Tabungan Haji Pelajar, Siswa SDN 08 Tarok Dipo Terima Penghargaan
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Dirinya kemudian ditugaskan Presiden menjadi Ketua Satgas tersebut.
Katanya, sejak awal pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana. Mobilisasi ini melibatkan unsur TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh pemerintah daerah.
“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota yang terdampak.
Dari data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun menurut Tito, kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” ujarnya
Mendagri Pastikan Berbagai Indikator Pemulihan
Tito juga memastikan berbagai indikator pemulihan yang mencakup jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi. Selanjutnya ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Oleh karena bagi Tito masukan detail dari daerah merupakan data krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Beberapa kabupaten di Sumbar masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok ramai-ramai,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar termasuk pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.
