PADANG, HANTARAN.Co — Pantai Padang sejatinya merupakan salah satu permata pariwisata Kota Padang. Dengan garis pantai yang panjang, panorama matahari terbenam yang memikat, serta lokasi strategis di jantung kota, kawasan ini memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Sayangnya, potensi besar tersebut perlahan tergerus oleh persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan.
Belakangan, Pantai Padang ramai disorot warganet di media sosial. Tak sedikit netizen yang secara terbuka mengeluhkan pengalaman buruk saat berkunjung, bahkan menyerukan agar destinasi ini masuk dalam daftar blacklist wisata. Keluhan tersebut beragam, namun bermuara pada satu hal: ketidaknyamanan selama berwisata.
Yang terbaru dan viral di sosial media, saat pengunjung yang membeli jajanan khas Taplau “karupuak kuah” namun yang didapat jauh dari ekspektasi.
Baca juga : Dari Batam, Bupati Khairunas Jemput Peluang Besar: Bibit Unggulan hingga Infrastruktur untuk Solok Selatan
Disisi lain, pungutan liar parkir menjadi sorotan paling tajam. Sejak pertama menginjakkan kaki di kawasan pantai, wisatawan kerap dihadapkan pada praktik parkir liar dengan pungutan yang terkesan memaksa dan harus dibayar di depan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pendukung serta tata kelola kawasan yang dinilai masih semrawut.
Meski upaya penertiban telah beberapa kali dilakukan, persoalan ini seolah tak pernah benar-benar tuntas. Tim gabungan dari pemerintah daerah dan aparat terkait sudah turun tangan memberantas pungli dan premanisme demi mengembalikan rasa aman pengunjung. Namun di lapangan, praktik parkir liar dan pematokan harga di luar kewajaran masih terus berulang.
Pantai Padang Banyak Dikritik Pengunjung
Ketua DPRD Padang, Muharlion, menyayangkan lemahnya pengawasan yang terjadi. Menurutnya, kebocoran pengawasan tidak seharusnya terjadi, terlebih dengan bertambahnya jumlah personel Satpol PP, termasuk petugas dari sistem outsourcing.
“Ini tidak boleh terjadi. Jika netizen memasukkan Pantai Padang ke dalam daftar blacklist wisata, tentu akan sangat merugikan industri pariwisata kita. Karena itu, kami minta Satpol PP dimaksimalkan agar tidak muncul citra negatif terhadap objek wisata Pantai Padang,” ujar Muharlion, Rabu (21/1).
Lebih lanjut, Muharlion mendesak Pemerintah Kota Padang untuk menindak tegas juru parkir liar yang meresahkan masyarakat dan wisatawan. Ia menegaskan bahwa payung hukum untuk menindak pungutan liar sebenarnya sudah sangat jelas.
