“Aturannya sudah ada. Pungutan liar oleh juru parkir tanpa izin dapat dijerat dengan pasal dan perda yang ada. Yang dituntut sekarang adalah kemauan Pemko dalam mengimplementasikannya. Kita tidak ingin citra pariwisata Kota Padang menjadi buruk,” tegasnya.
Tak hanya soal parkir, Muharlion juga menyoroti perilaku pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata, khususnya di Pantai Padang. Ia meminta Pemko Padang melakukan pembinaan serius agar pedagang tidak menaikkan harga secara semena-mena.
“Ini akan berdampak pada citra buruk Kota Padang. Kita tidak ingin hal ini terulang lagi. Biarkan wisatawan menikmati liburannya dengan nyaman. Kalau mereka nyaman, tentu mereka akan datang kembali, bahkan membawa rombongan yang lebih banyak. Pemerintah harus tegas dalam pembinaan pedagang,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Muharlion menekankan pentingnya pengelolaan objek pariwisata yang lebih profesional. Menurutnya, tuntutan wisatawan sebenarnya sangat sederhana.
“Permintaan wisatawan itu simpel, tempat yang bersih, tarif parkir yang wajar, fasilitas layak, serta rasa aman dan nyaman. Tanpa pembenahan yang serius dan berkelanjutan, Pantai Padang berisiko kehilangan pesonanya bukan karena keindahan alamnya, tetapi karena tata kelola yang gagal menjawab harapan wisatawan,” ucapnya menutup. (h/yes)
