Di sisi lain, ia juga mengingatkan risiko “pertumbuhan semu” jika peningkatan ekonomi hanya ditopang proyek-proyek besar, sementara daya beli masyarakat dan kesehatan UMKM terus melemah. Hal ini sejalan dengan catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar terkait menurunnya konsumsi masyarakat dan meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL).
Namun, Endrizal melihat perubahan pola konsumsi masyarakat juga menjadi faktor penting. Secara nasional, konsumsi tidak sepenuhnya turun, melainkan bergeser.
“Belanja masyarakat sekarang berubah. Di daerah mungkin terlihat turun, tapi banyak yang beralih ke belanja online. Di pusat perbelanjaan, orang lebih banyak ke food court, bioskop, atau belanja produk perawatan diri. Mereka tidak lagi berlomba membeli mobil karena transportasi umum sudah semakin masif,” katanya.
Endrizal menyebut, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya bisa dicapai jika ketertiban, keamanan, dan kepastian usaha ditegakkan. Pemberantasan pungutan liar, penataan lapak liar, hingga parkir sembarangan dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Investasi akan tumbuh kalau daerah tertib dan aman. Kalau itu bisa dijaga, ditambah infrastruktur dan filantropi yang dikelola dengan baik, saya optimistis ekonomi Sumbar bisa tumbuh 5–6 persen pada 2026 dan mencapai 7 persen pada 2028 atau 2029,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan, sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumbar lebih rendah dari pertumbuhan nasional. Tahun 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumbar berada pada kisaran 3,33-4,13 persen, atau lebih rendah dibanding nasional yang berada pada kisaran 4,7-5,5 persen.
