Payakumbuh, hantaran.Co–Keterbatasan anggaran daerah yang semakin terasa menuntut ketepatan arah dalam merumuskan usulan pembangunan. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diingatkan agar mampu memilah antara kebutuhan bersama dan keinginan pribadi dalam setiap usulan yang disampaikan melalui forum perencanaan.
Persoalan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Nunang Daya Bangun (NDB), Kecamatan Payakumbuh Barat, Selasa (20/1/2026). Ia menilai, kekeliruan dalam memahami kebutuhan sering membuat usulan pembangunan kurang tepat sasaran.
Baca Juga : Anggaran Kejaksaan Defisit 75 Persen, Penanganan Perkara di Daerah Berpotensi Terganggu
Menurut Erlindawati, kebutuhan merupakan hal mendasar yang menyangkut kepentingan orang banyak, sedangkan keinginan cenderung bersifat individual. Jika hal ini tidak dibedakan sejak awal, maka usulan yang muncul berpotensi tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat maupun kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan, Musrenbang seharusnya menjadi ruang untuk menyatukan aspirasi seluruh lapisan warga, bukan hanya kelompok tertentu. Apalagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada berkurangnya alokasi belanja pembangunan di daerah.
Dalam kondisi tersebut, Erlindawati menilai dominasi usulan fisik justru menjadi persoalan tersendiri. Selain membutuhkan anggaran besar, usulan fisik juga harus melalui proses berjenjang yang panjang sebelum dapat direalisasikan.
“Karena itu, kami mendorong agar masyarakat mulai memperbanyak usulan nonfisik, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga. Kegiatan seperti ini relatif lebih cepat diakomodasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan juga dapat diusulkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Menurutnya, pendekatan ini menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan anggaran pembangunan fisik.
