Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pessel dari Fraksi NasDem, Dani Sopian, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi I. Ia menilai kebijakan merumahkan honorer tanpa solusi alternatif berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius.
“Honorer ini sudah lama mengabdi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kalau mereka dirumahkan begitu saja, pelayanan ke masyarakat akan terganggu dan beban sosialnya juga besar,” kata Dani.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang merugikan tenaga honorer.
“Kami di DPRD sepakat, jangan sampai aturan justru mematikan pengabdian orang-orang yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Solusi harus dicari, dan itu memungkinkan,” ujar Dani.
RDP tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Pessel, khususnya Komisi I, berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan kerja tenaga honorer di Kabupaten Pesisir Selatan daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu. (h/kis)
