Namun ia mengingatkan, jika penetapan WPR dan penerbitan IPR hanya dijadikan jalan pintas menyelesaikan persoalan tambang ilegal, tanpa menyentuh akar masalah, maka kekhawatiran soal impunitas bukan tanpa dasar.
“Hal yang paling penting hari ini adalah pengawalan kebijakan. Aturan mainnya harus jelas, implementasinya harus diawasi, dan kajian lingkungan harus jadi syarat utama sebelum WPR ditetapkan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penetapan WPR dan penerbitan IPR bukanlah obat mujarab untuk menuntaskan segala persoalan yang ada di seputaran maraknya tambang ilegal di Sumbar. “Ini bukan solusi instan. Salah kelola sedikit saja, yang dilegalkan bukan tambang rakyat, tapi tambang ilegal dengan wajah baru,” katanya.
WPR Bukan Jawaban Kerusakan Lingkungan
Hal sanada juga disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Diki Rafiqi. Ia menilai, alih-alih menjadi solusi atas carut-marut tambang emas ilegal, keberadaan WPR justru berpotensi melegalkan kejahatan lingkungan yang selama ini dikuasai jaringan oligarki, aparat, dan penguasa yang “itu-itu saja”.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama tambang emas ilegal di Sumbar bukan sekadar soal perizinan, melainkan menyangkut daya tampung lingkungan, pemulihan ekosistem, serta jaringan kekuasaan yang selama ini kebal hukum.
“Problem pertamanya adalah daya tampung lingkungan. Dengan dalih tambang rakyat, siapa yang menjamin pemulihan lingkungan, siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan? Semua itu butuh kajian serius, bukan sekadar stempel izin,” ujar Diki kepada Haluan, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, narasi bahwa WPR dan IPR akan menertibkan tambang ilegal sangat menyesatkan. Sebab, yang terjadi selama ini di Sumbar hanyalah pergantian baju pemain, bukan pemberantasan praktiknya.
“Di Sumbar, pemain sektor kehutanan dan tambang ilegal itu hanya ganti orang, ganti nama, ganti badan usaha. Tidak pernah ada penindakan konkret. Lingkungan rusak, nyawa melayang, tapi aktor besarnya selalu aman,” ujarnya.
