Merubah mekanisme pilkada telah menjadi sejarah yang berulang dalam setiap rezim pemerintahan. Ia menjadi “makanan” politik yang enak tiap rezim yang berkuasa. Kini, menjadi kenyataan atau tidak, sangat tergantung pada konfigurasi politik di Senayan. Jika konfigurasi politik di DPR menghendaki apalagi didukung kuat partai pemilik kursi terbanyak di DPR, maka tinggal tunggu waktu berpindah dari langsung menjadi pilihan DPRD.
Tak akan ada kekuatan yang dapat menolaknya. Ini adalah pertarungan kekuatan politik besar di Senayan. Ibaratnya pertarungan gajah dengan semut. Dalam situasi apa pun, gajah akan keluar sebagai pemenang pertarungan. Tapi, jika gagasan mengembalikan pilkada dari langsung menjadi dipilih DPRD menjadi nyata, ada risiko penting yang akan segera dituai.
Rakyat Tak Punya Kedaulatan
Pertama, rakyat tak punya kedaulatan atau kuasa lagi dalam menentukan siapa orang yang akan memerintah mereka. Ini adalah pembongsaian daulat rakyat secara vulgar, telanjang, dan menyakitkan. Mahkota yang paling berharga telah direnggut oleh elite-elite politik Senayan. Padahal, itulah satu-satunya yang tersisa dan tak ada lagi yang lain.
Rakyat selanjutnya akan menjadi penonton yang tak memiliki arti dan makna apa-apa dalam setiap kontestasi pilkada. Ia tak akan pernah berpartisipasi lagi dalam setiap perhelatan demokrasi di negeri ini.
Tak akan ada lagi titik taut dan titik hubung antara pemimpin dengan rakyat. Para partai politik besar yang kuat mendukung gagasan mengembalikan pilkada langsung menjadi dipilih DPRD, mereka hendak mengatakan: urusan pilkada adalah urusan partai besar, dan tidak ada sangkutnya dengan rakyat.
Kemudian, yang tak kala pentingnya adalah salah satu pintu masuk pilkada, yakni melalui calon independen akan hilang. Calon independen akan menjadi catatan sejarah politik masa lalu, yang akan didengar nanti oleh generasi mendatang.
Padahal, inilah jalur alternatif penting ketika rakyat tidak lagi menghendaki calon yang ditawarkan partai politik (parpol). Kehadiran calon independen membuka pilihan ruang politik pengabdian kepada daerah ketika jalur parpol tersumbat.
