Sementara itu, tujuh daerah berada di kelompok menengah dengan tingkat kemandirian fiskal 10–15 persen. Ketujuh daerah tersebut antara lain, Kabupaten Sijunjung, yang naik signifikan ke angka 14,18 persen; Kabupaten Tanah Datar, yang naik bertahap ke angka 12,55 persen; Kabupaten Dharmasraya, yang relatif stabil di angka ±12 persen; Kabupaten Pasaman Barat, yang pulih ke angka 11,96 persen; Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tren naik ke angka 11,07 persen; Kota Solok, dengan perbaikan nyata ke angka 10,27 persen; dan Kota Sawahlunto, yang stabil naik ke angka 10,49 persen.
“Mayoritas daerah yang berada di kelompok ini mencatatkan tren membaik pada 2025. Daerah-daerah ini punya potensi untuk naik kelas, tapi masih sangat sensitif terhadap perubahan transfer pusat,” katanya.
Terakhir, sebanyak enam daerah tercatat sebagai daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang meski rendah tapi dalam tren membaik pada angka 7,81 persen; Kota Pariaman, yang naik signifikan ke angka 9,81 persen; Kota Solok, yang naik ke angka 9,24 persen; Kabupaten Limapuluh Kota yang stagnan pada angka 7–8 persen; serta Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, yang mengalami penurunan menjadi masing-masing 9,52 dan 9,54 persen.
Dody menjelaskan, data tersebut mengimplikasikan sejumlah hal. Bagi Pemprov Sumbar, tren kemandirian fiskal sebesar 45 persen bisa dijaga dengan optimalisasi BUMD, deviden, dan pendapatan non-pajak. Bagi kota besar seperti Padang dan Bukittinggi, artinya telah masuk fase advanced fiscal management, di mana PAD berbasis aset dan jasa bernilai tambah.
Sementara daerah dengan tingkat kemandirian menengah didorong ke arah quick wins PAD, seperti PBB-P2, retribusi berbasis layanan, dan digital levy. Sedangkan daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah butuh skema afirmatif dan ekonomi berbasis ekonomi lokal.
“Nah, bagi daerah-daerah ini disarankan untuk melakukan pendekatan spending better daripada mengejar PAD. Artinya, memang memerlukan pendekatan fiskal asimetris, di mana pendekatannya tidak bisa disamakan dengan kota-kota besar,” kata Dody.
Sumbar Butuh Strategi Double Gardan
Sebelumnya, Ekonom Unand, Prof Elfindri mengatakan, saat ini Sumbar membutuhkan strategi double gardan yang menggerakkan peran negara dan pasar, sekaligus mengoptimalkan kekuatan umat, organisasi masyarakat, dan perantau berbasis masjid.
Menurut Prof Elfindri, konjungtur ekonomi Sumbar bergerak dalam lintasan moderat. Setelah mengalami lonjakan pascabencana 2023 yang tercermin pada pertumbuhan 2024, ekonomi Sumbar kembali melambat sepanjang 2025 dan diperkirakan hanya tumbuh di kisaran 4,5 persen pada 2026.
