“Angka ini berada di bawah nasional, namun memiliki karakteristik unik, yaitu mutu pertumbuhan relatif dinikmati masyarakat,” ujarnya kepada Haluan, beberapa waktu yang lalu.
Meski pertumbuhan relatif lebih rendah, ia mengatakan adanya perbaikan mutu pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari membaiknya distribusi pendapatan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten, serta penurunan angka kemiskinan.
Namun, dari sisi pengeluaran pemerintah, Sumbar tidak memiliki keunggulan berarti dibanding daerah lain. Ruang fiskal sangat terbatas, sementara penerimaan pajak dan retribusi, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diperkirakan tidak meningkat signifikan.
Kondisi tersebut kian diperberat oleh bencana alam yang terjadi akhir tahun lalu, yang diperkirakan akan mengoreksi laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kondisi ini, membutuhkan waktu dan biaya besar untuk pemulihan.
Menghadapi situasi ini, Prof. Elfindri mengkritisi ketergantungan berlebihan pada mekanisme pasar maupun negara. Ia mengingatkan bahwa teori invisible hand ala Adam Smith tidak selalu mampu menjamin keadilan, sementara peran negara pun sering terhambat oleh rentang kendali kebijakan, prosedur birokrasi, keterbatasan informasi, serta kepentingan politik dan pencitraan.
Dalam kondisi tidak normal seperti bencana, ia mempertanyakan siapa yang paling cepat dan efektif hadir di lokasi untuk menyediakan barang dan jasa secara langsung. Jawabannya adalah kombinasi kekuatan, bukan memilih salah satu.
“Pemulihan Sumbar memerlukan double gardan. Mendorong investasi otonom melalui APBN dan APBD, sekaligus menggerakkan investasi terinduksi dari ormas, NGO, dan perantau,” katanya.
