Ia mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan jaringan, transmisi, serta jalur cadangan agar gangguan cuaca ekstrem tidak lagi menyebabkan pemadaman secara meluas.
Selain infrastruktur konvensional, Nevi juga menilai perlu adanya terobosan teknologi. Menurutnya, daerah rawan bencana dan terpencil membutuhkan pendekatan berbeda melalui pemanfaatan energi terbarukan, microgrid, dan sistem penyimpanan energi.
“Wilayah sulit tidak bisa terus diperlakukan dengan pola lama. Harus ada inovasi agar tetap tersedia dalam kondisi apa pun,” tegas Legislator asal Sumbar II tersebut.
Permasalahan lain yang disoroti adalah lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pemulihan listrik pascabencana. Nevi meminta agar PLN memperkuat sinergi dengan BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta aparat terkait.
Ia juga menilai PLN perlu memiliki SOP kebencanaan yang terintegrasi serta master plan nasional penanganan listrik pascabencana agar respons tidak bersifat sporadis dan tergantung situasi.
Selain aspek teknis, Nevi menyinggung perlunya evaluasi efisiensi pembangkit dan struktur Harga Pokok Produksi (HPP) agar keuangan PLN tetap sehat tanpa membebani masyarakat.
Sebagai penutup, Nevi mendorong adanya kebijakan pembebasan biaya listrik bagi masyarakat di wilayah bencana. Menurutnya, di masa krisis, kehadiran negara melalui layanan listrik menjadi faktor penting dalam pemulihan kehidupan warga.
