Padang, hantaran.Co–Komisi-komisi DPRD Sumbar telah selesai menggelar rapat evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 sekaligus membahas rencana kerja 2026 bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar baru-baru ini.
Melalui rangkaian rapat tersebut, DPRD Sumbar mendorong sejumlah agenda strategis, mulai dari peningkatan akurasi penganggaran program kerja, komitmen penyelamatan hutan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan dividen, hingga percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumbar.
Komisi I DPRD Tekankan Akurasi Anggaran
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat kerja evaluasi capaian kinerja OPD mitra Tahun Anggaran 2025, baru-baru ini. Komisi yang membidangi pemerintahan tersebut menekankan pentingnya peningkatan akurasi perencanaan anggaran agar serapan belanja daerah lebih optimal serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat ditekan.
Baca Juga : DKR Motor Penggerak Kegiatan Pramuka
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh capaian serta kendala yang dihadapi OPD selama 2025, sekaligus menjadi dasar penyusunan program tahun 2026.“Evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran. Kami juga mendorong persiapan yang lebih matang agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 bisa berjalan efektif sejak awal tahun,” kata Sawal.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyebutkan secara umum kinerja OPD mitra Komisi I menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian program di atas 90 persen.“Sebagian besar target dan program kerja berhasil dituntaskan. Namun, masih terdapat kegiatan yang telah tercapai secara fisik 100 persen, tetapi serapan anggarannya belum maksimal,” ujarnya.
Menurut Irsyad, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar ke depan perencanaan anggaran lebih presisi, sehingga SiLPA dapat ditekan dan dialokasikan untuk program prioritas lainnya.
Komisi II Dorong Program Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas
Sementara itu, Komisi II DPRD Sumbar mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menjalankan program kerja 2026 yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairudin Simanjuntak, menegaskan program pembangunan harus berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
