Sejak 2025, keluarga ini bertahan hidup dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp450 ribu per bulan. Jumlah itu harus mencukupi segalanya: makan, kebutuhan dasar, hingga perawatan seadanya bagi Siti Anyar.
“Uang itu untuk semuanya. Tapi sering tidak cukup,” kata Yusak.
Pertanyaan pun kembali muncul, apakah bantuan tunai semata cukup menjawab kemiskinan ekstrem seperti ini? Di mana kehadiran nyata pemerintah daerah, rumah layak huni, akses air bersih, layanan kesehatan aktif, dan pendampingan menyeluruh bagi keluarga rentan?
Saat kemarau panjang datang dan hujan tak turun, keluarga ini hanya bisa menunggu. Menunggu air. Menunggu bantuan. Menunggu hari berganti. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan cermin dari sistem yang abai dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin.
“Kadang saya takut memikirkan hari esok. Saya sudah tua. Istri sakit. Anak tidak bisa apa-apa. Kalau saya tidak ada, nanti mereka bagaimana?,” tutur Yusak lirih.
Pertanyaan itu seperti menggantung di udara, tanpa jawaban. Seperti keberadaan keluarga ini dalam peta kebijakan ada, namun tak benar-benar terlihat.
Kisah keluarga Yusak bukanlah angka dalam laporan statistik. Bukan grafik atau persentase dalam paparan resmi. Ia adalah potret nyata warga yang hidup luput dari perhatian pemerintah. Ia tak berteriak. Tak menuntut. Hanya bertahan.
“Sujud dalam shalat lima waktu cukup juga sebagai pengganjal saat perut lapar,” ucapnya polos.
Di rumah kayu yang pelan-pelan lapuk itu, kemiskinan tidak berisik. Ia menetap. Ia menua. Dan hingga hari ini, ia terus menunggu, bukan hanya hujan, tetapi juga kehadiran negara yang seharusnya tak pernah absen dari warganya. Semoga! (h/kis)
