“Sudah cukup lama tidak hujan, sehingga muncul kekeringan. Ditambah lagi banyak jaringan irigasi dan pipa intake PDAM yang rusak akibat bencana, sehingga pasokan air ke rumah warga terganggu. Bahkan, di beberapa tempat sumur masyarakat sudah mengering,” kata Ilham.
Bergerak Cepat Atasi Kekeringan dan Kekurangan Air Bersih
Merespons kondisi tersebut, BPBD Sumbar bersama berbagai pihak langsung bergerak cepat. Rapat koordinasi penanganan kekeringan telah digelar, khususnya untuk wilayah Kota Padang yang terdampak cukup signifikan.
“Kami sudah membentuk tim penyaluran air bersih, melibatkan BPBD, PDAM, PMI, TNI/Polri, dan unsur lainnya. Karena masih banyak intake PDAM yang belum berfungsi optimal, distribusi air dilakukan dengan mobil tangki,” ucapnya.
Kekeringan juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Agam. Mengingat jarak dan keterbatasan akses, BPBD Sumbar telah menurunkan satu unit mobil tangki khusus untuk membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di daerah tersebut.
Ilham menegaskan, persoalan kekeringan juga menjadi perhatian serius Gubernur Sumbar. Pemprov pun telah menggelar rapat khusus untuk merumuskan strategi untuk mengatasi kekeringan. “Gubernur sudah mengarahkan agar seluruh PDAM di kabupaten/kota bergerak cepat, karena ini menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat,” katanya.
Saat ini, seluruh kabupaten/kota di Sumbar telah resmi mengakhiri status tanggap darurat dan beralih ke fase transisi darurat ke pemulihan. Dengan demikian, BPBD dan pemerintah daerah (pemda) dapat lebih fokus pada penanganan pascabencana.
Salah satu fokus utama adalah penyempurnaan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Meski secara umum dokumen tersebut telah rampung dan ditandatangani kepala daerah, menurutnya masih diperlukan penyesuaian data.
