Solok, hantaran.Co–Keterbatasan tempat tinggal layak masih menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumbar, termasuk Kabupaten Solok. Kondisi darurat ini menuntut percepatan penyediaan hunian sementara yang aman, layak, dan segera dapat dimanfaatkan.
Dalam upaya menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok mengikuti Rapat Persiapan Peresmian Hunian Sementara (Huntara) tingkat Provinsi Sumbar yang digelar Senin (26/1/2026).
Baca Juga : Pelantikan PWI–IKWI Sumbar Angkat Persoalan Kebencanaan, Pers Didorong Jadi Motor Kebangkitan Daerah
Rapat tersebut diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, didampingi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait atau yang mewakili. Rapat persiapan ini membahas langkah-langkah penanganan darurat bencana yang dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah se-Sumatera Barat, khususnya dalam percepatan pemanfaatan Huntara bagi warga terdampak.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, serta diikuti unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota terdampak bencana.
Dalam rapat tersebut dibahas secara mendalam kesiapan teknis dan nonteknis menjelang peresmian Huntara, mulai dari penyelesaian sarana dan prasarana, kelayakan hunian, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Pemkab Solok Dukung Percepatan Penyelesaian Huntara
Selain kesiapan fisik bangunan, dukungan fasilitas pendukung dan langkah teknis yang masih perlu diselesaikan juga menjadi perhatian utama agar Huntara dapat difungsikan secara optimal dan aman.
Medison menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh percepatan penyelesaian Huntara sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.
“Pemkab Solok berkomitmen mendukung percepatan penyelesaian Huntara, agar masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak dan aman,” ujarnya.
Melalui rapat ini diharapkan terbangun kesamaan langkah dan sinergi yang lebih kuat antara BNPB dan pemerintah daerah, sehingga peresmian Huntara dapat berjalan lancar serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan
