Kerentanan itu tidak lagi bersifat abstrak ketika banjir dan longsor melanda pada akhir November 2025. Infrastruktur rusak, lahan pertanian hilang, dan jaringan distribusi terputus. Usaha kecil lumpuh hanya dalam hitungan hari. Biaya pemulihan pun melonjak jauh melampaui anggaran rutin pemerintah daerah (pemda).
Kerentanan itu semakin besar ketika faktor lingkungan diabaikan. Kerusakan hutan di kawasan hulu terus meningkatkan risiko banjir berulang. Bank Dunia, katanya, bahkan menilai biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan.
Sayangnya, kebijakan sering bergerak setelah kerusakan terjadi. Pembangunan baru disadari rapuh ketika bencana datang. Di titik inilah bencana tidak hanya menjadi peristiwa alam. Ia berubah menjadi cermin kelemahan tata kelola ekonomi daerah.
Masalah lain tersembunyi dalam distribusi pertumbuhan. Pertumbuhan terkonsentrasi di kota-kota utama. Daerah pinggiran tertinggal dalam infrastruktur dan pendidikan. Ketimpangan ini membatasi dampak kesejahteraan secara luas.
Fluktuasi harga pangan memperparah tekanan rumah tangga miskin. Harga beras, cabai, bawang, dan daging ayam ras bergerak cepat, sementara pendapatan petani stagnan. Petani justru sering menjadi korban pertama volatilitas. Sektor pertanian berubah menjadi sumber instabilitas.
