“P1 atau prioritas pembangunan di kecamatan tidak dikerjakan, sementara untuk beli mobil ada uangnya. Kadang malu kita rapat di kecamatan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia pun menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, masih banyak hal yang jauh lebih mendesak untuk didahulukan dibandingkan pengadaan mobil baru.
“Menyayangkan sikap pemerintah. Ada yang lebih urgent, kenapa tidak itu di dahulukan,” tutup Epi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam, M. Lutfi, memberikan penjelasan terkait kritik yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Agam, di antaranya Marga Indra dan Epi Suardi, mengenai pembelian mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Agam.
M. Lutfi menyampaikan bahwa kritik tersebut telah ditanggapi oleh pemerintah daerah, baik secara lisan maupun akan disampaikan secara resmi dalam bentuk jawaban tertulis kepada DPRD Kabupaten Agam.
“Kritikan sehubungan pembelian mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati telah ditanggapi secara lisan dan juga akan ditanggapi secara tertulis kepada DPRD Agam,” ujar M Lutfi.
Ia meluruskan bahwa isu yang berkembang berkaitan dengan pembelian mobil dinas pada 2025. Menurutnya, kendaraan dinas merupakan sarana penunjang operasional kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Isu yang diangkat adalah pembelian mobil pada tahun 2025. Kendaraan dinas dibutuhkan untuk menunjang operasional kepala daerah, dimana mobil Bupati merupakan mobil dinas yang dibeli semasa periode sebelumnya dan kondisinya perlu penggantian, sementara mobil dinas Wakil Bupati merupakan kendaraan sewa atau rental,” jelasnya.
