Jakarta, hantaran.Co–Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan anggaran setidaknya Rp73,98 triliun untuk penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) akhir 2025 lalu. Angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat seiring adanya usulan tambahan dari pemerintah daerah (pemda) terdampak bencana.
Menteri PU, Dody Hanggodo menyebutkan, perhitungan terbaru yang disampaikan hingga Selasa (3/2) belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan di lapangan. Sejumlah kepala daerah masih mengajukan tambahan program yang belum masuk dalam daftar awal.
Baca Juga : Perkuat Kompetensi Tukang, PT Semen Padang Gelar Akademi Jago Bangunan
“Ada kemungkinan nilainya bertambah karena masih terdapat beberapa usulan dari daerah yang belum tercakup dalam perencanaan awal,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dari total kebutuhan anggaran tersebut, sekitar Rp4,87 triliun dialokasikan untuk fase tanggap darurat, sedangkan Rp69,11 triliun diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
Dody menjelaskan, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan dana terbesar, yakni sekitar Rp39,60 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai sektor, mulai dari sumber daya air untuk penguatan tebing sungai, pengendalian banjir, serta perbaikan jaringan irigasi sebesar Rp9,20 triliun. Sektor jalan dan jembatan melalui Bina Marga menyerap porsi paling besar, yakni Rp16,85 triliun.
Selain itu, kebutuhan untuk prasarana strategis seperti pembangunan sumur bor dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencapai Rp5,41 triliun. Sementara sektor Cipta Karya, termasuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas, memerlukan sekitar Rp8,14 triliun.
Untuk Sumut, total anggaran penanganan bencana diperkirakan sebesar Rp17,35 triliun. Rinciannya meliputi sektor sumber daya air Rp5,01 triliun, Bina Marga Rp3,98 triliun, prasarana strategis Rp4,81 triliun, serta Cipta Karya Rp3,55 triliun.
