Konfercab hari ini menjelma menjadi titik pecah dua gerbong yang sama-sama mengklaim kemenangan. Keduanya mengangkat legitimasi versi masing-masing, seolah-olah keputusan organisasi bisa ditentukan oleh kecepatan publikasi, jumlah postingan, atau kerasnya suara di jalanan. Bahkan muncul istilah “adu kekuatan” dan “adu tuhan”, seakan-akan legitimasi moral bisa diperebutkan melalui keributan, bukan melalui integritas.
Sengkarut ini menunjukkan bahwa orientasi sebagian kader telah bergeser jauh: dari perjuangan nilai menjadi pengejaran posisi. Aturan forum dilanggar, mekanisme tidak dihormati, dan konstitusi organisasi ditabrak demi ambisi kekuasaan. Padahal, langkah yang semestinya ditempuh adalah duduk bersama, memulihkan tata tertib, kembali pada musyawarah, lobi, atau voting sesuai mekanisme organisasi. Tetapi sebagian memilih jalan destruktif: menggelar konfercab tandingan, memecah forum, dan menghalalkan segala cara. Pada titik itu, organisasi bukan lagi sedang dipertahankan, melainkan sedang dikhianati.
Di tengah semua kegaduhan ini, saya teringat masa-masa Ayahanda Lafran Pane, pendiri HMI pada 5 Februari 1947. Beliau menjadi figur sentral yang memiliki legitimasi moral, ide, dan kontribusi terbesar dalam organisasi ini. Selaku pendiri, Lafran Pane juga menjabat sebagai Ketua Umum pertama HMI. Namun, pada Agustus 1947, sekitar enam bulan setelah HMI berdiri, Lafran Pane dengan penuh kerendahan hati menyerahkan jabatan Ketua Umum kepada Mohammad Syafa’at Mintaredja sebagai Ketua Umum kedua.
Keputusan ini bukan semata administratif, melainkan bagian dari strategi konsolidasi dan ekspansi organisasi. Kerendahan hati Lafran Pane dalam menyerahkan jabatan kepada sosok yang dianggap paling tepat bukanlah kelemahan, melainkan karakter dan fondasi mentalitas kader sejati. Jabatan bukan hadiah, trofi, atau lambang status, melainkan amanah besar yang harus diberikan kepada yang paling layak memimpin demi keberlangsungan perjuangan.
Jika hari ini kader HMI berteriak, berebut, membangkang mekanisme, memecah forum, dan menghalalkan segala cara demi jabatan, maka sesungguhnya mereka berjalan berlawanan dengan semangat dan teladan pendiri organisasi ini. Jika sikap seperti itu terus dipelihara, maka bukan kepemimpinan yang terbangun, melainkan kehancuran martabat organisasi yang sedang menanti.
Sebagai penutup, narasi ini tidak boleh berubah menjadi pembenaran. Jarak antara nilai dan realitas justru harus dibaca sebagai alarm. Ketika kader semakin sepi dan kualitas semakin dipertanyakan, itu pertanda bahwa HMI sedang diuji bukan pada besarnya nama, melainkan pada keseriusannya merawat jati diri.
Kini, milad HMI seharusnya menjadi momen untuk kembali bercermin. Bahwa HMI bukan tentang siapa yang paling ramai, paling sibuk, atau paling terlihat, melainkan tentang siapa yang paling sungguh-sungguh berproses. Jika HMI ingin tetap relevan, maka nilai harus kembali menjadi pusat, dan kaderisasi kembali menjadi ruh bukan sekadar rutinitas.
