Belakangan ini beredar sebuah ungkapan: “Jika ingin mendalami Islam, jangan lihat muslimnya.” Sebuah kalimat yang lahir dari kegelisahan bahwa perilaku pemeluk agama kerap kali tidak sejalan dengan nilai luhur ajarannya. Islam tetap utuh sebagai ajaran, meski Muslim sebagai manusia sering kali gagal merepresentasikannya secara sempurna.
Dalam kegelisahan yang serupa, ungkapan itu terasa relevan untuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Jika ingin memahami HMI, jangan semata-mata melihat kadernya.” Sebab kader HMI, sebagaimana muslim pada umumnya, bukanlah wajah final dari nilai yang diperjuangkan. Ia adalah manusia yang sedang berproses, dengan segala keterbatasan, kontradiksi, dan kekurangannya. Singkatnya, Muslim ataupun kader HMI memiliki kesamaan, sama-sama bukan representasi dari ajarannya.
Baca Juga : Telkom Buka Program Magang untuk Mahasiswa
“Pada 14 Rabiul Awal bertepatan dengan 1366 Hijriah, bertepatan dengan 05 Februari 1947 ditetapkan berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam, yang bertujuan untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakan dan mengembangkan ajaran Islam yang rahmatan lil “alamin,” kata Lafran Pane pada saat memproklamirkan berdirinya HMI.
Berdasarkan sepenggal teks tersebut, barangkali dapat kita sadari bahwa HMI tidak berdiri di atas perilaku sesaat para kadernya, melainkan di atas nilai, gagasan, dan tujuan yang sejak awal dirumuskan dengan kesadaran sejarah. Nilai Dasar Perjuangan, cita-cita insan akademis, dan keberpihakan pada umat dan bangsa adalah fondasi yang jauh lebih dalam daripada potret kader yang tampak hari ini. Ketika realitas kader tampak jauh dari nilai itu, persoalannya bukan semata pada individu, tetapi pada sejauh mana HMI masih setia menjaga proses pembentukan kader.
Pergeseran Orientasi Kader HMI
Ada kegelisahan yang semakin sulit disangkal ketika melihat potret HMI masa kini. Dahulu, HMI dikenal sebagai organisasi mahasiswa yang berdiri di garda depan rakyat. Aksi-aksi yang dilakukan lahir dari idealisme, dari keberanian moral, dan dari semangat membela mereka yang tertindas. HMI hadir sebagai kekuatan kritis, bukan sebagai pelengkap kekuasaan.
Namun hari ini, fenomena yang muncul justru sebaliknya. Sebagian kader tampak lebih sibuk berdiri di belakang penguasa daripada berdiri bersama rakyat. Organisasi yang seharusnya independen dan kritis kadang terjebak dalam pragmatisme politik. Aksi yang mestinya menjadi ekspresi moral sering kali kehilangan substansi perjuangannya, bergeser menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Tentu tidak adil untuk menggeneralisasi seluruh kader. Masih banyak kader HMI yang tulus berproses, menjaga idealisme, dan bekerja dalam senyap untuk umat dan bangsa. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa gejala pergeseran orientasi ini adalah alarm serius yang harus dibaca bersama. Jika HMI kehilangan daya kritisnya, maka yang hilang bukan sekadar citra organisasi, melainkan ruh perjuangan itu sendiri.
Kegelisahan ini semakin terasa nyata ketika melihat apa yang terjadi baru-baru ini di Cabang Padang, tempat penulis berproses. Konferensi cabang (konfercab), yang seharusnya menjadi ruang musyawarah tertinggi dan pendidikan kepemimpinan kader, justru berubah menjadi arena konflik yang melelahkan. Forum yang mestinya mempertemukan akal sehat dan argumentasi malah dipenuhi adu teriakan, adu klaim, adu gengsi, bahkan adu senioritas. Dalam ruang yang seharusnya sakral untuk demokrasi organisasi, yang tampil justru ego, ambisi, dan keinginan menang tanpa proses yang bermartabat.
