Padangpariaman, hantaran.Co–Keterbatasan akses transportasi yang aman dan andal kembali menjadi persoalan serius bagi Sumatera Barat (Sumbar). Terputusnya jalur Lembah Anai akibat bencana alam yang berulang dalam dua tahun terakhir menunjukkan rapuhnya ketergantungan pada satu akses utama penghubung antarwilayah.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar bersama para kepala daerah untuk kembali menguatkan komitmen Pemerintah Pusat melanjutkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru sebagai solusi jangka panjang atas persoalan konektivitas dan keselamatan transportasi.
Baca Juga : Gangguan Jiwa Butuh Perlindungan, Bukan Hukuman
Komitmen tersebut menjadi topik utama dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumbar, para kepala daerah, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, serta pimpinan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) di Jakarta.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), dalam pertemuan itu menyampaikan dukungan penuh atas komitmen Pemerintah Pusat untuk melanjutkan proyek strategis nasional tersebut. Menurut JKA, persoalan jalan tol bukan semata menyangkut percepatan ekonomi, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat Sumbar, khususnya ketika jalur utama terdampak bencana alam.
“Kami berkomitmen agar pembangunan jalan tol ini dapat sesegera mungkin dimulai. Dua tahun berturut-turut Sumbar mengalami bencana alam dan dua kali pula jalur Lembah Anai terputus. Ini membuktikan bahwa jalan tol sangat penting bagi kami,” ujar JKA.
JKA Berharap Tol Bisa Urai Kemacetan
Ia menegaskan, Jalan Tol Padang–Pekanbaru diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus menjadi jalur alternatif yang aman dan andal ketika akses utama tidak dapat difungsikan.
Selain dukungan politik dan kebijakan, JKA juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung pembebasan lahan yang menjadi salah satu tahapan krusial pembangunan jalan tol.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung penuh dan berkomitmen dalam pembebasan tanah. Kami berharap dilibatkan secara aktif agar kendala di lapangan dapat diketahui sejak dini dan dicarikan solusi bersama,” tegasnya saat pertemuan di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026) lalu.
Rapat itu juga dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta para kepala daerah yang wilayahnya dilintasi jalan tol, yakni Bupati Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam, serta Wali Kota Bukittinggi dan Padang Panjang. Turut hadir anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade, yang selama ini dikenal aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Ranah Minang.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat koordinasi, mempercepat tahapan teknis, dan memastikan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru dapat segera terealisasi demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
