DHARMASRAYA, HANTARAN.Co — Di tengah tantangan fiskal yang kian kompleks, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memilih memperkuat dialog dengan pemerintah pusat sebagai jalan strategis menjaga keberlanjutan pembangunan. Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah yang adaptif dan berorientasi kinerja.
Pertemuan tersebut menyoroti peluang dukungan pemerintah pusat yang dialokasikan berbasis indikator kinerja daerah. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dinamika kependudukan, hingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga : Menjahit Asa dari Potensi Lokal: Langkah Dharmasraya Menyiapkan BUMD Penggerak Ekonomi
Dalam arahannya, Agus Fatoni menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah merupakan prasyarat utama agar berbagai skema pembiayaan pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, efektivitas fiskal tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan dampak jangka panjang yang dihasilkan.
Merajut Kemandirian Fiskal: Dharmasraya
“Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Agus Fatoni.
Selain mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga mendorong daerah untuk mempertimbangkan alternatif pembiayaan lain, termasuk pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Skema ini dinilai relevan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang mampu mengungkit aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Menanggapi berbagai opsi tersebut, Bupati Annisa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengkaji setiap peluang pembiayaan secara cermat. Prinsip kehati-hatian, menurutnya, tetap menjadi pegangan utama agar langkah pembiayaan tidak membebani fiskal daerah di masa mendatang.
Audiensi itu menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus penegasan arah: membangun Dharmasraya dengan fondasi fiskal yang kuat, selaras dengan kebijakan nasional, dan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. (h/mdi)
