AGAM, HANTARAN.Co — Pemerintah Kabupaten Agam memastikan rencana pengadaan mobil dinas (mobnas) pada tahun anggaran 2026 belum menjadi prioritas utama. Pemkab Agam menegaskan fokus pemerintah daerah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana dan persoalan mendesak lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, M. Lutfi, di hadapan awak media, Sabtu (7/2) menegaskan bahwa sebagai Penguasa Anggaran, keputusan terkait pengadaan mobil dinas sepenuhnya berada di tangannya.
Ia menyebutkan, realisasi pembelian mobnas baru akan dilakukan setelah persoalan masyarakat dapat ditangani dengan baik.
Baca juga : Pemain Anyar Semen Padang FC Asal Jepang Masih Belum Jalani Debut
“Penguasa Anggaran adalah Sekda. Jadi dapat saya katakan, pengadaan mobil dinas 2026 baru direalisasikan setelah persoalan masyarakat, khususnya saat penanganan bencana sudah teratasi dengan baik,” ujar M Lutfi.
Belakangan ini, kata dia, beredar kabar di tengah masyarakat bahwa Pemkab Agam akan membeli dua unit mobil dinas yang disebut-sebut diperuntukkan bagi istri bupati dan istri wakil bupati. Kabar tersebut ditegaskan Sekda tidak benar.
Tunda Pembelian Mobnas
“Saat ini beredar kabar bahwa Pemkab Agam akan membeli 2 unit Mobnas. Santer disebut untuk istri bupati dan istri wakil bupati,” ungkapnya.
Ia meluruskan bahwa rencana pengadaan dua unit mobil dinas tersebut bukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah maupun keluarga, melainkan untuk menunjang operasional lembaga.
“2 unit Mobnas tersebut untuk lembaga seperti TP-PKK dan GOW. Bukan untuk istri bupati ataupun istri wakil bupati,” tegasnya.
Lebih lanjut, M. Lutfi kembali menekankan tanggung jawab penuh terkait kebijakan anggaran berada pada dirinya selaku Penguasa Anggaran. Ia memastikan tidak akan menyeret kepala daerah jika di kemudian hari muncul persoalan.
“Sebagai penguasa anggaran dapat saya kunci bahwa pengadaan Mobnas serta peruntukannya berada di tangan saya. Jika ada persoalan di kemudian hari, yang dapat dipersalahkan adalah saya sebagai penguasa anggaran, bukan bupati ataupun wakil bupati,” katanya.
Menurut Sekda, sikap menunda pengadaan mobnas merupakan bentuk empati pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Namun, selagi masih dalam kondisi pemulihan bencana ini, maka kepentingan masyarakat yang didahulukan. Demikian bentuk empati kami di pemerintahan,” pungkas M. Lutfi.
Dengan penegasan ini, Pemkab Agam berharap masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terpengaruh oleh kabar yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. (h/pit)
