PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh pada 9 Februari, menjadi momentum penting untuk kembali meneguhkan peran pers sebagai pilar demokrasi, sekaligus ruang refleksi atas tantangan besar yang dihadapi insan jurnalistik di tengah derasnya arus digitalisasi dan disrupsi informasi.
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, menegaskan, bahwa pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, membangun kesadaran publik, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penjaga nurani publik. Di tengah kemajuan teknologi dan media sosial yang kerap menghadirkan banjir informasi tanpa verifikasi, peran pers profesional justru semakin penting.
Baca juga : Lisda Hendrajoni: HPN 2026 Momentum Perkuat Pers yang Bebas dan Berpihak pada Publik
“Pers adalah penyeimbang kekuasaan. Pers yang sehat akan melahirkan demokrasi yang sehat. Di era digital ini, kecepatan memang penting, tetapi kebenaran dan etika tetap harus menjadi hal yang sangat penting,” ujar Hendrajoni dalam pandangannya memperingati HPN 2026.
Bupati menilai, kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers harus dibangun di atas prinsip saling menghormati peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah membutuhkan kritik yang konstruktif, sementara pers memerlukan keterbukaan informasi agar dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, menekankan, bahwa pers memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat, terutama dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang semakin masif.
Pers di Tengah Arus Zaman: Refleksi
Menurutnya, kehadiran pers yang independen dan berintegritas menjadi benteng utama dalam menjaga ruang publik agar tetap sehat dan rasional.
“Pers hari ini tidak hanya bersaing dengan sesama media, tetapi juga dengan arus informasi liar di media sosial. Karena itu, jurnalisme yang berpegang pada fakta, verifikasi, dan etika menjadi kebutuhan mendesak,” kata Risnaldi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers di Pesisir Selatan yang selama ini turut berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, melihat HPN 2026 sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pers dan pemerintah dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan edukatif.
Menurut Wendi, tantangan utama dunia pers saat ini tidak hanya soal kecepatan teknologi, tetapi juga kepercayaan publik. Di sinilah pentingnya sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
“Kominfo memiliki peran memastikan keterbukaan informasi publik berjalan baik, sekaligus mendorong literasi digital masyarakat. Pers adalah mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi yang benar dan mencegah penyebaran hoaks,” ujarnya.
Ia menambahkan, di era transformasi digital, insan pers dituntut untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar jurnalisme, yakni independensi, akurasi, dan keberimbangan.
Peringatan HPN 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga ruang refleksi bersama tentang masa depan pers Indonesia. Di tengah perubahan zaman, pers dituntut tetap tegak sebagai suara kebenaran, penjaga etika, dan pengawal demokrasi demi kepentingan publik yang lebih luas. (h/kis)
