Padang, hantaran.Co–Tantangan demi tantangan, yang kian hari kian kompleks, tak henti-hentinya mendera pers Indonesia, khususnya di daerah. Ekonomi pers yang kian melemah, menyusutnya SDM dan ruang redaksi, hingga disrupsi digital dan keberadaan AI menjadi segelintir persoalan yang dihadapi perusahaan dan insan pers di daerah.
Di tengah semua persoalan itu, sebuah pertanyaan menyeruak. Mampukah pers daerah bertahan? Masihkah pers daerah punya masa depan?. Ahli Pers Sumatera Barat (Sumbar), Basril Basyar mengungkapkan bahwa kondisi bisnis perusahaan pers daerah kini kian memprihatinkan. Di tengah disrupsi digital yang makin brutal serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, pers kini tidak hanya ditantang oleh perubahan teknologi, tetapi juga oleh pergeseran cara lembaga publik dan pejabat mengelola informasi.
Wartawan senior itu menilai perkembangan teknologi publikasi telah mengubah lanskap komunikasi secara drastis. Hampir seluruh lembaga publik, instansi pemerintahan, hingga individu kini memiliki dan mengelola kanal media sosial (medsos) sendiri lengkap dengan konten visual dan narasi pencitraan yang diproduksi secara mandiri. “Ini realitas yang tidak bisa dihindari. Tapi jujur saja, kondisi pers di daerah hari ini sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga : Dejan Antonic Puji Suporter Semen Padang FC Usai Kalahkan Persita 1-0
Ia mencontohkan studi kasus di Jawa Barat (Jabar), di mana masifnya publikasi personal Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) melalui medsos telah menggeser peran media arus utama. Di Jabar, banyak media kehilangan kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) akibat migrasi anggaran publikasi ke medsos yang dianggap lebih cepat dan instan. “Dampaknya nyata. Ekonomi media terpinggirkan, dan kesejahteraan wartawan ikut tertekan,” ujar mantan Ketua PWI Sumbar itu.
Namun, meski di tengah situasi yang kian menyesakkan, ia menegaskan pers belum tamat. Masih ada ruang hidup yang tidak akan pernah bisa direbut oleh konten kreator atau humas lembaga, selama pers tetap bekerja secara profesional dan konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, pers memiliki senjata yang tak dimiliki medsos, yakni kode etik jurnalistik, verifikasi, analisis, dan keberpihakan pada kepentingan publik. “Konten medsos pemerintah tidak akan pernah menghadirkan kritik dan kontrol sosial. Di situlah peran pers menjadi mutlak,” katanya.
Oleh karenanya, jalan yang harus ditempuh media hari ini bukanlah ikut larut dalam arus pencitraan, melainkan memperkuat peran sebagai penjaga akuntabilitas. Berita yang kritis, tajam membaca data, dan jujur pada fakta hanya bisa lahir dari media yang terverifikasi dan profesional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, profesionalisme wartawan menjadi harga mati. Setiap wartawan harus taat pada kode etik, kuat secara analitis, piawai membaca persoalan, serta memiliki kemampuan berbahasa yang mumpuni. “Pers Sumbar harus punya daya tarik yang tidak bisa disamai media sosial, yakni keberanian mengungkap masalah untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar wartawan tidak ragu melancarkan kritik terhadap pemerintah dan kekuasaan. Kritik bukan ancaman, melainkan kebutuhan demokrasi untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Akuntabilitas hanya lahir dari pers yang independen dan berpihak pada publik. Dan itu hanya bisa lahir apabila insan pers hari ini terus berbenah dan senantiasa meng-upgrade diri sesuai tuntutan zaman,” tuturnya.
Tantangan Menyusutnya Ruang Redaksi
Hal senada juga disampaikan wartawan senior, Khairul Jasmi. Ia menilai pers daerah saat ini berada dalam posisi terhimpit. Perubahan lanskap media yang bergerak cepat ke ranah digital tidak sepenuhnya mampu diimbangi oleh perusahaan pers lokal. “Pers daerah terhimpit dunia digital. Kita berusaha ikut, tapi tidak mengangkat secara signifikan,” ujar pemegang Kartu Pers Number One PWI itu kepada Haluan, Minggu (8/2/2026).
Menurut Pemimpin Redaksi Harian Singgalang itu, ada dua persoalan mendasar yang dihadapi pers daerah saat ini. Pertama, keterbatasan kapital atau modal kerja. Kedua, kekurangan wartawan yang diperparah dengan kesejahteraan yang tidak memadai. Akibatnya, ruang redaksi menyusut, liputan terbatas, dan daya saing melemah.
Kondisi serupa juga dialami media noncetak yang hanya berbasis dalam jaringan (daring). Alih-alih menjadi solusi, media online lokal justru menghadapi tantangan yang sama: kekurangan modal dan SDM.
Pria yang akrab disapa KJ itu juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah serius, yaitu keterbatasan bahan berita. Pers daerah seolah terjebak di ruang geografis yang sempit. “Kalau mau nasional, tidak ada tangan di Jakarta. Kalau daerah, mainnya hanya di Padang, paling jauh kota-kota di Sumbar. Berita pedesaan yang kaya feature justru tidak tersentuh,” ucapnya.
Keterbatasan jumlah wartawan dan biaya liputan membuat banyak realitas sosial di nagari dan pedesaan terpinggirkan dari pemberitaan. Padahal, di sanalah denyut persoalan publik yang sesungguhnya hidup.
Membandingkan dengan masa lalu, ia menyebut pers Sumbar kini menghadapi “lawan” yang jauh lebih banyak. Bukan hanya media nasional dan platform digital besar, tetapi juga medsos yang mengambil alih perhatian publik.
Namun ironisnya, di tengah kompetisi yang kian ketat, jumlah wartawan yang benar-benar fokus dan hidup dari dunia pers justru semakin sedikit. “Yang dibutuhkan itu wartawan yang sebenarnya, yang fokus di dunia ini. Tapi masalahnya, nafkah dari dunia pers tidak cukup,” katanya.
Soal masa depan pers Sumbar, Khairul memilih bersikap realistis sekaligus reflektif. “Masa depan itu adalah sekarang. Bagaimana kondisi hari ini, seperti itulah nanti,” ujarnya.
Ia menilai masa depan pers akan lebih baik jika lembaga pers mampu membangun kualitas, integritas, dan profesionalisme yang kuat. Meski mengakui omzet perusahaan pers tak lagi sebaik dulu, ia mengaku tetap optimistis. “Saya percaya pers Indonesia dan Sumbar akan baik-baik saja,” katanya.
Tantangan Disrupsi Digital dan Ancaman AI
Di lain pihak, wartawan senior, Hasril Chaniago melihat keberadaan akal imitasi atau Artificial Inteligent (AI) telah memicu era perubahan yang sangat cepat dalam industri media massa. Menyikapi kondisi ini, Hasil mengingatkan hasil karya jurnalistik jangan kalah dengan produk imitasi.
“Untuk mempertahankan kualitas, yang imitasi ini harusnya kalah dari yang asli. AI bisa jadi lebih cepat, tapi belum tentu jadi yang paling akurat. AI juga dikendalikan oleh akal manusia, jangan sebaliknya,” ujarnya saat dihubungi Haluan, Minggu (8/2/2026).
Pengaruh AI terhadap perkembangan industri media massa bahkan sudah diungkapkan sejak 15 tahun lalu, di mana era media cetak diprediksi akan masuk fase “sunset industry“, kecuali para pelakunya menemukan terobosan dan kreativitas untuk bertahan.
Ia menilai ada dua hal kontradiktif yang dihadapkan dengan kehadiran AI. Pertama, AI menjadi saingan manusia. Kedua, kecenderungan kualitas dan semangat juang para jurnalis zaman sekarang yang berkurang.
“Para jurnalis generasi ’80 atau ’90-an ditantang untuk berjuang memperoleh informasi yang akan mereka suguhkan. Untuk mendapatkan peristiwa bahkan harus mencari arsip ke kantor pemerintahan. Belum ada internet ataupun rilis yang bisa diandalkan seperti sekarang,” katanya.
Ia menekankan, jangan sampai pers ikut-ikutan mencari data hanya bersumber pada AI. Sebab, saat ini sangat disayangkan banyak platform berkedok media yang belum terverifikasi Dewan Pers hanya membuat artikel berita berlandaskan AI tanpa melakukan pencarian kebenaran langsung kepada narasumber.
“Di sisi lain, ada juga hal-hal yang tidak bsia dijangkau AI. Seperti produk jurnalistik human interest, indept news, reportase investigasi, atau hal analisa tajam yang tidak dimiliki AI,” ujarnya.
Hasril juga sudah berulangkali menyoroti beberapa platform media sosial yang memuat informasi tidak tepat yang disuguhkan kepada publik. Kehadiran media massa diharapkan mampu meluruskan berbagai informasi keliru supaya tidak menjadi narasi yang menyesatkan. “Ke depan media massa juga punya tanggung jawab meluruskan informasi keliru yang dikeluarkan AI,” katanya.
Agar bisa bertahan, pers hari ini juga dituntut bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi akurat. Dari sisi bisnis pun juga akan terkait. Sebab, jika kualitas bagus, pasti bisa dijual. Jika media tersebut masih menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi, pasti akan bisa bertahan.
Hanya saja, media juga harus mampu menyesuaikan selera pasar. Misalnya saja bagaimana Gen Z cenderung memilih informasi yang ringkas, lugas, ataupun berupa tampilan audiovisual. Dalam hal ini, media massa harus tetap menyampaikan informasi yang akurat, bukan asal cepat.
Tak kalah penting, memperingati HPN tahun ini, Hasril juga mengimbau pemerintah untuk berperan menjaga fungsi pers. “Harapannya ada kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah bahwa publik memiliki hak menerima informasi yang akurat. Pemerintah juga tidak boleh membiarkan publik dengan mudah disesatkan oleh info-info AI,” tuturnya.
