Angka Gini Ratio yang rendah menjadi indikator penting dalam membaca kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika ketimpangan terjaga pada level rendah, maka perlambatan pertumbuhan tidak serta-merta berdampak pada memburuknya kesejahteraan sosial. Dalam konteks Sumatera Barat, hal ini memperkuat temuan bahwa ekonomi daerah masih bekerja secara inklusif, di mana manfaat aktivitas ekonomi tetap mengalir ke sebagian besar masyarakat, bukan hanya terakumulasi pada kelompok kecil pelaku ekonomi berskala besar.
Inklusivitas tersebut semakin nyata ketika ditinjau dari struktur penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Data ketenagakerjaan 2025 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, dengan kontribusi 35,08 persen dari total penduduk bekerja atau lebih dari sepertiga tenaga kerja Sumatera Barat. Sektor ini secara historis merupakan ruang ekonomi utama bagi kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan, sehingga perannya sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menahan laju kemiskinan.
Selain pertanian, sektor perdagangan kecil dan eceran menjadi lapangan usaha dengan kontribusi tenaga kerja terbesar kedua, yakni 18,57 persen, sekaligus mencatat peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi di tahun 2025, sekitar 38,25 ribu orang. Diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum (8,83 persen) serta industri pengolahan terutama industri kecil dan menengah (7,79 persen). Struktur ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja terutama terjadi pada sektor-sektor yang padat karya, berorientasi domestik, dan mudah diakses oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah.
Distribusi penyerapan tenaga kerja yang bertumpu pada sektor-sektor tersebut memberikan penjelasan tambahan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bekerja melalui jalur yang menyentuh basis ekonomi masyarakat, bukan melalui ekspansi sektor yang eksklusif dan minim serapan tenaga kerja. Pola ini memperkuat karakter inklusif perekonomian daerah.
Dari perspektif yang lebih struktural, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan konteks tambahan yang memperkuat analisis tersebut. Pada 2025, IPM Sumatera Barat mencapai 77,27 (enam terbaik dari seluruh provinsi dan jauh lebih baik dari rata nasional yang tercatat pada angka 75,90), meningkat dari 76,43 pada 2024. Peningkatan ini ditopang oleh kemajuan pada seluruh dimensi pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Umur harapan hidup meningkat, rata-rata lama sekolah bertambah secara nyata, dan kemampuan pengeluaran riil per kapita terus mengalami kenaikan.
Perbaikan IPM tersebut memiliki implikasi langsung terhadap dinamika kemiskinan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dan kondisi kesehatan yang lebih memadai cenderung memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dalam konteks Sumatera Barat, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang menahan agar perlambatan ekonomi tidak berubah menjadi peningkatan kemiskinan.
Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 Tercatat 3,37 Persen
Adapun perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2025 yang tercatat 3,37 persen (c-to-c) dan lebih rendah dibandingkan capaian 2024 perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas. Perlambatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan melemahnya fondasi ekonomi daerah, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor non-struktural, terutama dampak bencana alam. Gangguan terhadap infrastruktur, terhambatnya aktivitas transportasi dan perdagangan, serta menurunnya investasi fisik (PMTB) menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan. Meski demikian, sektor-sektor padat karya dan aktivitas ekonomi berbasis domestik tetap berjalan dan berperan sebagai penopang utama kesejahteraan masyarakat.
