Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kondisi seperti ini dapat dikatakan ideal? Dalam perspektif pembangunan, jawabannya tidak bersifat hitam-putih. Namun, pengalaman sejumlah negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak selalu identik dengan rendahnya kesejahteraan masyarakat, selama pertumbuhan tersebut berlangsung dalam struktur ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Beberapa negara maju seperti Jepang, Jerman, dan negara-negara Nordik telah lama berada dalam fase pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, bahkan sering kali di bawah 1-2 persen per tahun. Jepang, misalnya, selama dua dekade terakhir mencatat pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, namun tetap mempertahankan tingkat kemiskinan relatif rendah, ketimpangan yang terkendali, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi. Hal serupa juga terlihat di Jerman dan Swedia, di mana pertumbuhan ekonomi moderat disertai dengan sistem pasar kerja yang kuat, distribusi pendapatan yang relatif merata, dan jaminan sosial yang efektif.
Pelajaran utama dari negara-negara tersebut bukan terletak pada rendahnya pertumbuhan itu sendiri, melainkan pada kemampuan negara dan daerah dalam mengelola kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan yang inklusif, meskipun tidak tinggi secara angka, mampu menghasilkan kesejahteraan yang luas ketika ditopang oleh distribusi pendapatan yang baik, kesempatan kerja yang merata, serta investasi berkelanjutan pada pembangunan manusia.
Dalam konteks Sumatera Barat, kondisi tahun 2025 menunjukkan kecenderungan ke arah tersebut, meskipun tentu masih berada pada tahap awal. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, tetapi disertai dengan Gini Ratio yang rendah, penyerapan tenaga kerja yang kuat di sektor-sektor padat karya, serta perbaikan indikator kesejahteraan, menandakan bahwa fondasi inklusivitas ekonomi telah terbentuk. Tantangan ke depan bukan sekadar mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, melainkan memastikan bahwa akselerasi pertumbuhan tersebut tetap menjaga karakter inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat terus dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Secara keseluruhan, capaian pembangunan Sumatera Barat pada 2025 menunjukkan adanya ketahanan sosial yang relatif kuat. Penurunan tingkat kemiskinan di tengah kenaikan garis kemiskinan, peningkatan pengeluaran per kapita, serta perbaikan kualitas pembangunan manusia mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah masih mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Tantangan selanjutnya adalah memastikan agar perbaikan ini semakin merata, khususnya di wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat yang berada dekat dengan garis kemiskinan.
Kondisi tersebut sekaligus menegaskan bahwa penurunan kemiskinan di Sumatera Barat lebih banyak ditopang oleh kualitas pertumbuhan dibandingkan oleh besaran pertumbuhan semata. Namun demikian kondisi ini juga menyiratkan pesan kebijakan yang perlu dicermati secara hati-hati ke depan.
Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran, arah kebijakan daerah ke depan perlu difokuskan pada sejumlah pengungkit utama.
