Padang, hantaran.Co–Untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah, Sumatera Barat (Sumbar) harus mampu menciptakan iklim yang ramah bagi investasi swasta.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi III DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman saat diwawancarai Haluan usai melaksanakan reses dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Minggu (8/2/2026). Reses tersebut digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Padang.
Baca Juga : Air Mata Maryunis di Tengah Keterbatasan, Rumah Berdinding Terpal dan Tak Tersentuh Bantuan
Albert menyampaikan, persoalan ekonomi menjadi isu utama yang banyak disampaikan masyarakat selama pelaksanaan reses. Mulai dari masih terbatasnya lapangan pekerjaan, fluktuasi harga kebutuhan pokok, kebutuhan permodalan bagi pelaku UMKM, hingga kondisi ekonomi secara umum yang dinilai belum sepenuhnya menyejahterakan masyarakat.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar ekonomi Sumbar adalah masih tingginya ketergantungan daerah terhadap belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. “Ketika daerah terlalu bergantung pada belanja pemerintah, maka saat terjadi efisiensi atau pemangkasan anggaran, Sumbar ikut terdampak. Kondisi ini tentu menyulitkan,” ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Albert menilai Sumbar harus mendorong masuknya belanja swasta melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah (pemda) perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal, sehingga tercipta usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jika investasi tumbuh, ekonomi akan bergerak dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya.
Albert melihat iklim investasi di Sumbar hingga kini belum sepenuhnya ramah bagi investor. Sejumlah kendala masih kerap dihadapi, di antaranya birokrasi yang berbelit-belit serta persoalan lahan yang sering bermasalah.
“Kuncinya ada di pemda. Bagaimana birokrasi bisa memberi kemudahan, tidak berbelit-belit. Kemudian, jika ada kendala di lapangan khususnya terkait lahan atau tanah ulayat, harus dikomunikasikan secara baik dan bijak dengan masyarakat. Tujuan tanah ulayat itu sangat mulia, bagaimana bisa memberi manfaat bagi kaum,” katanya.
Dalam reses yang digelar di Kota Padang tersebut, Albert juga menerima berbagai aspirasi masyarakat. Di antaranya permintaan perbaikan jembatan yang rusak akibat banjir, bedah rumah, pembangunan jalan usaha tani, bantuan sarana penunjang kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta usulan pemberdayaan masyarakat lainnya. Menanggapi hal tersebut, Albert menegaskan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
