Padang, hantaran.Co–Pascabanjir bandang, warga Kecamatan Pauh, Kota Padang, masih bergulat dengan berbagai persoalan mendasar untuk kembali menjalani kehidupan normal. Kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, hingga keterbatasan hunian tetap menjadi masalah utama yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
Di sejumlah wilayah terdampak seperti Lambung Bukit, Batu Busuk, dan sekitarnya, warga masih membutuhkan perbaikan irigasi, normalisasi aliran sungai, pembangunan jalan dan jembatan, serta pemulihan sawah dan ladang. Selain itu, kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) juga menjadi kekhawatiran yang terus disuarakan masyarakat.
Baca Juga : Sumbar Harus Lebih Ramah Investasi
Aspirasi tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, dengan masyarakat di Huntara Mandiri Kepalo Koto, Pauh, Jumat (6/2/2026) sore. Lebih dari 200 warga hadir menyampaikan keluhan dan harapan mereka.
Pertemuan itu merupakan bagian dari masa reses DPRD Sumbar yang dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan pascabencana. Dalam kegiatan tersebut, Evi Yandri turut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti.
Salah satu persoalan paling mendesak yang disampaikan warga adalah akses anak-anak ke sekolah. Sejak jembatan penghubung hanyut diterjang banjir bandang, anak-anak terpaksa menyeberangi sungai atau memutar jalan yang jauh. “Anak-anak pergi ke sekolah terpaksa jalan menyeberangi batang sungai. Dulu ada jembatan, tapi sudah hilang terbawa banjir bandang,” ujar seorang warga Batu Busuk.
Jika tidak menyeberangi sungai, anak-anak harus menempuh jalur memutar yang cukup jauh untuk menuju sekolah. Sejumlah akses jalan menuju SMA 9, SMP 14, SMP 23, dan SMP 44 juga dilaporkan rusak bahkan hilang.
Evi Yandri Pastikan Pembangunan Jembatan di Pauh
Menanggapi hal tersebut, Evi Yandri memastikan pembangunan jembatan permanen akan dilakukan, meski membutuhkan waktu. Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengupayakan pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat kembali terbuka. “Akan kita usahakan secepatnya dibuat jembatan darurat dulu, setidaknya bisa dilalui pejalan kaki atau kendaraan roda dua,” ujar Evi Yandri.
Ia juga memastikan perbaikan jalan akan dilakukan, baik melalui pendanaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, tergantung pada kewenangan dan ketersediaan anggaran. Selain infrastruktur, warga juga mempertanyakan kejelasan bantuan untuk sawah yang terdampak banjir bandang. Menjawab hal tersebut, perwakilan Dinas Pertanian yang hadir menyampaikan bahwa data sawah di Pauh telah masuk dalam proses verifikasi bantuan.
Bantuan dibagi dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, serta sawah yang hilang atau hanyut. Bantuan untuk kategori rusak ringan dan sedang telah tersedia dan dapat diajukan melalui proposal sesuai mekanisme yang berlaku.
Terkait hunian tetap, Evi Yandri menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh RT, RW, dan lurah. Ia mengingatkan agar masyarakat menyimpan dokumentasi rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti, agar tidak menimbulkan persoalan data di kemudian hari.
“Pendataan ini sangat penting. Jangan sampai terjadi seperti di Pasaman, dana sudah ada tapi tidak bisa dipakai karena data bermasalah,” tegasnya, seraya mengingatkan agar seluruh pihak kooperatif mendukung proses pemulihan pascabencana demi keamanan dan keberlanjutan lingkungan bersama.
