Pariaman, hantaran.Co–Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim menilai Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk menegaskan peran strategis pers dalam mendukung pembangunan daerah. Pers dinilai tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra utama dalam memastikan arah kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, bagi DPRD Kota Pariaman, peringatan HPN menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran kontrol sosial media massa. Kehadiran pers membantu membuka ruang informasi sekaligus pengawasan terhadap jalannya program dan kebijakan pemerintah daerah.
Baca Juga : Ketua DPRD Sumbar Tampung Aspirasi Komunitas Ojol
“Pers adalah mitra strategis pembangunan. Melalui pemberitaan yang jujur dan berimbang, masyarakat bisa mengetahui arah kebijakan dan ikut mengawasi pembangunan Kota Pariaman agar berjalan sesuai kebutuhan rakyat,” ujar Muhajir Muslim saat diwawancarai terkait HPN 2026.
Ia menilai, dalam sistem demokrasi di daerah, pers memegang peranan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Informasi yang disampaikan media dinilai mampu memperkuat partisipasi publik dalam proses kebijakan.
Kritik dan masukan yang disampaikan melalui pers, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sorotan media justru mendorong lembaga legislatif bekerja lebih cermat dan transparan.
Muhajir menegaskan, setiap kebijakan publik perlu diketahui dan dipahami masyarakat luas. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak berjalan tertutup, melainkan tetap berada dalam pengawasan publik.
Terkait hubungan kelembagaan, ia menyebut kemitraan antara DPRD Kota Pariaman dan insan pers selama ini berjalan cukup baik. Media dinilai aktif meliput berbagai agenda dan kegiatan DPRD.
Informasi dari Pers Sering Jadi Bahan Pertimbangan DPRD
Selain itu, pers juga berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkembang di lapangan. Informasi tersebut kerap menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam membahas berbagai persoalan daerah.
“Alhamdulillah, kemitraan selama ini berjalan baik. Kami terbuka menerima konfirmasi maupun kritik dari pers demi perbaikan kinerja lembaga,” katanya.
Dalam hal keterbukaan informasi, DPRD Kota Pariaman berkomitmen menjalankan prinsip transparansi sesuai ketentuan yang berlaku. Akses informasi kepada media dan masyarakat terus didorong agar lebih mudah, cepat, dan akurat.
Menurut Muhajir, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan DPRD.
Ia juga menyoroti tantangan pers lokal saat ini, terutama terkait keberlanjutan ekonomi media serta derasnya arus informasi di media sosial. Kondisi tersebut menuntut media tetap menjaga kualitas, profesionalisme, dan verifikasi informasi.
Pada momentum HPN 2026, Muhajir berpesan agar wartawan dan perusahaan pers tetap independen, berintegritas, dan berpihak pada kebenaran. Ia menilai perbedaan pers dahulu dan sekarang terletak pada kecepatan dan jangkauan teknologi, namun akurasi serta etika jurnalistik harus tetap menjadi landasan utama pemberitaan.
