Padang, hantaran.Co–Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tiga kecamatan, Rabu (11/2/2026).
Tiga kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tersebut yakni Lubuk Begalung, Padang Timur, dan Padang Barat.
Baca Juga : Musrenbang Padang Selatan, Maigus Nasir Minta Perhatikan 3 Hal
Raju Minropa menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan masyarakat dengan visi, misi, serta Program Unggulan (Progul) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.
“Semoga hasil Musrenbang ini benar-benar berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan visi misi dan sembilan Program Unggulan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang,” ujarnya kepada wartawan usai membuka Musrenbang RKPD 2027 di tiga kecamatan tersebut.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara berkesinambungan, dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan, sebagai dasar arah pembangunan Kota Padang dalam lima tahun ke depan.
“Perencanaan tidak boleh parsial. Harus berkelanjutan, terukur, dan menjadi fondasi pembangunan jangka menengah dan panjang,” tegasnya.
Raju Minta Pengkajian Lebih Dalam
Lebih lanjut, Raju Minropa menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini telah memasuki tahapan kecamatan, yang berarti seluruh usulan yang sebelumnya dibahas melalui rembuk warga di tingkat kelurahan kini dikaji lebih mendalam.
“Seluruh usulan akan disesuaikan dengan visi Wali Kota, yakni menjadikan Kota Padang sebagai kota yang pintar dan sehat, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang memiliki 8 misi, serta 9 Progul dengan 40 aktivitasi.
“Kualitas Musrenbang harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran. Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Wawako, selama usulan itu, prioritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, maka akan kami akomodasi,” pungkas Raju Minropa.
