Menurut Taslim, anak merupakan generasi penentu masa depan bangsa yang harus dilindungi dan diberdayakan.
“Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing. Hak anak adalah prioritas karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak,” tegasnya.
Ia juga mengakui tantangan pembangunan anak semakin kompleks, mulai dari ketidaksesuaian program dengan kebutuhan riil anak, ancaman dunia digital, hingga persoalan kemiskinan, kekerasan, serta dampak bencana dan perubahan iklim. Karena itu, suara anak harus dilibatkan dalam setiap proses perencanaan kebijakan.
“Penyelesaian masalah anak membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, organisasi non pemerintah, dunia usaha dan media massa. Pembentukan Forum Anak sampai ke tingkat Nagari juga sangat penting untuk memastikan suara anak didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Taslim menambahkan, komitmen tersebut tertuang dalam visi pembangunan 2026–2030, “Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”, khususnya pada misi pembangunan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing.
Melalui Gerakan Agam Bersama Lindungi Anak yang terintegrasi dalam program Agam Cerdas, Agam Sehat, Agam Religius, Agam Melayani dan Agam Sejahtera, pemerintah optimistis percepatan pembangunan anak dapat terwujud.
“Pembangunan anak harus berjalan terstruktur, holistik, integratif, komprehensif… Mari kita memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak,” pungkasnya. (h/pit)
