Ia mengingatkan pengalaman taper tantrum 2013 ketika kebijakan quantitative easing The Fed memicu gejolak global. Saat itu, rupiah terdepresiasi tajam dan IHSG terkoreksi signifikan.
Menurut Mervin, pola arus investasi global cenderung berulang. Ketika terjadi guncangan geopolitik atau kebijakan moneter di negara maju, investor beralih ke instrumen yang dianggap aman.
“Ini berpotensi melemahkan mata uang, salah satunya Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan risiko kenaikan biaya modal apabila peringkat kredit turun.
“Hasilnya, biaya modal meningkat—biaya utang akan jauh lebih mahal. Menghambat kelangsungan usaha, bahkan menambah beban utang fiskal,” kata Mervin.
Di sisi lain, peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M. Habib Abiyan Dzakwan, mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi menyalahkan faktor eksternal semata.
“Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa,” katanya.
Habib meragukan bahwa guncangan BEI saat ini sepenuhnya dipicu faktor geopolitik, terutama jika dibandingkan dengan kondisi bursa di kawasan. Ia menilai faktor domestik memiliki pengaruh signifikan.
Ia juga menegaskan pentingnya perbaikan lintas sektoral. “Hal ini membutuhkan tidak saja otoritas di bursa. Perbaikan iklim usaha dan perekonomian butuh juga otoritas sektor hukum dan lainnya,” katanya.
Menurut Habib, kepastian hukum dan regulasi menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan investor.
“Investor tidak menanam modal setahun atau dua tahun. Kalau tidak ada kepastian regulasi, bagaimana mereka yakin berinvestasi?” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai pelibatan Kementerian Luar Negeri dalam mitigasi risiko geopolitik perlu dilembagakan secara permanen.
Volatilitas pasar global memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Namun, dengan fondasi domestik yang kokoh dan strategi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak sekadar bertahan, melainkan juga tumbuh lebih tangguh di tengah dinamika ekonomi dunia. (h/sfr)
