Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kalimat ini bukan sekadar hiasan konstitusional, melainkan mandat moral dan politik yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. Dalam konteks itulah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan relevansinya.
Baca Juga : Telkom Akses Perkuat Tata Kelola Berbasis Digital
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memandang pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kekuatan bangsa. MBG lahir dari kesadaran bahwa kualitas generasi masa depan tidak dapat ditunda. Anak-anak Indonesia hari ini adalah tenaga produktif, inovator, dan pemimpin dua hingga tiga dekade mendatang. Jika fondasi gizinya rapuh, maka rapuh pula masa depan produktivitas nasional.
Gizi sebagai Investasi, Bukan Beban
Dalam teori ekonomi pembangunan, investasi pada human capital merupakan faktor kunci pertumbuhan jangka panjang. Ekonom seperti Theodore Schultz dan Gary Becker menegaskan bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi langsung terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Negara yang serius membangun manusia akan memetik dividen demografi secara optimal.
Indonesia masih menghadapi tantangan stunting dan malnutrisi di sejumlah wilayah. Anak yang kekurangan gizi berisiko mengalami hambatan kognitif dan kesehatan jangka panjang. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi pada kapasitas ekonomi nasional. Dalam perspektif ini, MBG bukanlah sekadar program bantuan sosial, melainkan instrumen investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas tenaga kerja Indonesia.
Anggaran ratusan triliun rupiah yang dialokasikan bukanlah pengeluaran konsumtif semata, tetapi bentuk pengalihan sumber daya negara untuk membangun fondasi produktivitas masa depan. Dalam logika ekonomi Keynesian, belanja pemerintah pada sektor yang menyentuh konsumsi rumah tangga dan produksi lokal akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian.
Menggerakkan Ekonomi dari Akar Rumput
Salah satu kekuatan desain MBG adalah keterkaitannya dengan ekonomi kerakyatan. Kebutuhan bahan pangan untuk jutaan penerima manfaat menciptakan permintaan stabil bagi petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, serta pelaku UMKM. Ini menciptakan rantai nilai yang hidup—dari produksi hingga distribusi.
Dalam kerangka ekonomi Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan dan keadilan sosial, MBG menjadi instrumen distribusi manfaat fiskal secara langsung kepada masyarakat. Pajak yang dihimpun negara kembali ke rakyat bukan dalam bentuk transfer tunai pasif, tetapi dalam bentuk layanan publik yang meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas produktif.
Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas dan pengadaan lokal memberi peluang memperkuat kemandirian pangan daerah. Ketahanan pangan tidak lagi sekadar konsep nasional, tetapi menjadi gerakan kolektif yang melibatkan desa, pasar tradisional, koperasi, dan usaha kecil.
