Payakumbuh, hantaran.Co–Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Wilayah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat bertema “Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan bagi Perempuan” di Balai Kota Payakumbuh, Kamis (19/2/2026).
Asisten I Setdako Payakumbuh, Nofriwandi, yang mewakili Wali Kota, menegaskan bahwa kesetaraan dan keadilan bagi perempuan bukan sekadar isu gender, melainkan amanah konstitusi dan tanggung jawab moral bersama.
Baca Juga : Matangkan Renja 2027, Sekda Tekankan Perencanaan Partisipatif dan Terukur
“Kesetaraan dan keadilan bagi perempuan bukan sekadar isu gender, tetapi amanah konstitusi dan tanggung jawab moral kita bersama,” ujarnya.
Ia menyebut perempuan memegang peran strategis dalam pembangunan, mulai dari penguatan keluarga, pendidikan karakter, hingga kontribusi ekonomi dan sosial. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak warga dijamin secara adil.
Nofriwandi mengakui masih terdapat tantangan, seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi perempuan, Bundo Kanduang, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini memperkuat kelembagaan HAM melalui pembentukan kementerian tersendiri.
“Pemisahan menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat penanganan isu HAM semakin fokus, terarah, dan efektif,” katanya.
Kantor Kemenham di Daerah Merupakan Langkah Strategis
Ia menambahkan, kehadiran kantor wilayah di daerah menjadi langkah strategis agar pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM dapat dirasakan hingga tingkat masyarakat.
Dewi menegaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan latar belakang apa pun. Namun, pemahaman HAM harus utuh dan seimbang.
“Kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus memahami kewajiban dalam kehidupan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, perempuan masih termasuk kelompok rentan yang kerap menghadapi diskriminasi, sehingga perlindungan dan kesempatan setara harus terus diperkuat.
Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Eni Zulmaeta, menyatakan kesiapan PKK menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, khususnya kaum ibu, agar semakin memahami hak dan kewajibannya.
“Dari keluarga lahir generasi yang berkarakter, berdaya, dan saling menghormati,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua GOW Kota Payakumbuh, Kepala DP3AP2KB, jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta organisasi perempuan di Kota Payakumbuh.
